Basuki: Masalah di Muara Angke Bisa Pakai Anggaran Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com — Terganggunya transportasi laut Muara Angke-Kepulauan Seribu membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara. Ia meminta Kepala Dinas Perhubungan menggunakan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan itu.

"Sebetulnya bisa menggunakan anggaran berjalan, cuma kepala dinasnya saja yang tidak tahu," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (2/1/2013).

Untuk diketahui, lambatnya pengesahan APBD DKI 2013 mulai menimbulkan masalah. Enam kapal motor yang biasa melayani penyeberangan warga dari Muara Angke ke Kepulauan Seribu dan sebaliknya terpaksa berhenti beroperasi karena masa kontrak dengan operator telah selesai sejak 31 Desember 2012. Pembuatan kontrak baru menjadi sulit dilakukan lantaran pihak Dinas Perhubungan mengaku tak memiliki dana untuk menutupi biaya kontrak.

Dihubungi terpisah, Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Drajad Adhyaksa mengaku akan melakukan pertemuan dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta) untuk mencari solusi atas masalah ini. Ia menyampaikan, meski kebingungan, pihaknya tak ingin gegabah dalam menentukan solusinya.

"Ya nanti kita ketemu Bappeda, koordinasi untuk menyelesaikannya," ujar Drajad.

Sementara ini, alternatif yang ditempuh agar transportasi di wilayah itu tetap berjalan adalah dengan meminta pengelola kapal swasta untuk fokus melayani penumpang di rute tersebut. Hal ini dilakukan setidaknya sampai APBD 2013 cair dan Pemerintah Provinsi DKI dapat menjalin kontrak dengan operator.

Sebagai informasi, sedikitnya ada lima kapal motor milik swasta yang memiliki rute perjalanan ke Kepulauan Seribu. Tiga kapal yang dilengkapi AC itu mengangkut penumpang dari Pantai Marina Ancol, dan sisanya mengangkut penumpang dari Muara Angke. Tiap-tiap kapal swasta ini dapat mengangkut 300 penumpang untuk sekali perjalanan dengan tarif Rp 125.000 untuk tiap penumpangnya.

Tarif kapal ini lebih mahal karena tarif kapal motor yang disubsidi, yakni hanya Rp 50.000 ditambah biaya asuransi sebesar Rp 2.000. Adapun kapal motor yang disubsidi sedikitnya ada enam kapal. Keenam kapal itu adalah Kapal Motor Lumba-Lumba (KM Lumba-Lumba) sebanyak dua unit dan KM Kerapu empat unit. Tiap-tiap kapal tersebut mampu mengangkut 25 penumpang untuk satu kali perjalanan.

KM Lumba-Lumba dan KM Kerapu dikategorikan kapal cepat berfasilitas memadai. Jadwal penyeberangan kapal ini adalah dua kali sehari yaitu pukul 07.00 dan 13.00. KM Lumba-Lumba Lintasan 1 melintasi Muara Angke - Pulau Untung Jawa - Pulau Pramuka - Pulau Tidung (PP). KM Lumba-Lumba lintasan 2 melintas M Angke - P Untung Jawa - P Tidung (PP).

KM Kerapu Lintasan 1 melintasi M Angke - P Untung Jawa - P Pramuka - P Kelapa (PP). Sementara itu, KM Kerapu Lintasan 2 melintasi M Angke - P Untung Jawa - P Pari - P Pramuka - P Kelapa (PP).

KM Kerapu Lintasan 3 melintasi M Angke - P Untung Jawa - P Lancang - P Payung - P Tidung (PP). Adapun KM Kerapu Lintasan 4 melintasi M Angke - P Untung Jawa - P Lancang - P Pari - P Pramuka (PP).