Kamis, 18 Desember 2014

News / Regional

Dana "Cekak", Pilgub Malut Tak Akan Mulus

Selasa, 8 Januari 2013 | 15:11 WIB

TERNATE, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) memprediksi pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Malut yang sedianya dilaksanakan 1 Juli 2013 tak berjalan mulus.

Prediksi KPU tersebut muncul lantaran minimnya dana Pilgub yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui APBD 2013, yakni hanya sebesar Rp 25 miliar. Alokasi dana Pilgub sebesar Rp 25 miliar bahkan telah disahkan menyusul disahkannya APBD Malut tahun 2013 beberapa pekan lalu.

Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, Mulyadi Tutupoho menilai dana itu sangatlah sedikit. KPU, menurut Mulyadi, membutuhkan dana lebih dari itu untuk melaksanakan Pilgub Malut.

Mulyadi langsung merincikan kebutuhan anggaran saat pelaksanaan Pilgub nanti. Salah satu yang paling penting saat ini misalnya membayar honorarium para petugas yang menangani validasi Data Penduduk Pemilih Potensial untuk Pemilu (DP4). Para petugas ini berjumlah kurang lebih 300 orang yang menyebar di seluruh desa dan dusun yang ada di Provinsi Maluku Utara.

"Saat ini para petugas mereka telah melaksanakan validasi data dan mereka ini yang paling banyak dan paling penting," tegas Mulyadi, Selasa (8/1/2012).

Semua petugas tambah Mulyadi akan bekerja secara baik dan benar bila honor mereka dinilai layak. "Apakah dengan honor yang sedikit akan membuat mereka bekerja maksimal? nanti kita lihat. Ingat! ukuran pilgub ada pada data pemilih," imbuh Mulyadi.

KPU Malut memang menerima bila Pemprov Malut hanya mengalokasikan anggaran Pilgub hanya sebesar Rp 25 miliar. Namun dengan anggaran tersebut Mulyadi mewanti untuk melakukan pemotongan honor terhadap para petugas lapangan maupun anggaran untuk kegiatan lainnya. Sebut saja honorarium petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sedianya direncanakan diberikan honor sebesar Rp 1 juta, akan dipotong menjadi Rp 750.000 per orang.

Sedangkan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), sedianya direncanakan sebesar Rp 450.000 akan dipotong menjadi Rp 400.000. "Kita lihat saja kedepan. Yang pasti KPU tetap independen dalam bekerja dan sekali lagi kami tidak akan main-main dengan pelaksanaan Pilgub," tegas Mulyadi. 


Penulis: Kontributor Halmahera, Anton Abdul Karim
Editor : Glori K. Wadrianto