APBD DKI 2013 Disahkan dengan Catatan Kritis

Jakarta, Kompas - Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2013 akhirnya diketok oleh DPRD menjadi Perda APBD 2013. Akan tetapi, pengesahan itu dilakukan dengan 17 catatan kritis.

Catatan tersebut antara lain tentang proses musyawarah rencana pembangunan sampai pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI. ”Pemberian Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar perlu dikontrol, khususnya dalam penggunaan anggarannya,” tutur Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana, Senin (28/1).

Catatan penting berikutnya yang disampaikan Badan Anggaran adalah penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017. Padahal, RPJMD itu merupakan alat kontrol semua pihak, termasuk legislatif, terhadap kinerja eksekutif.

”Dalam rangka mengakomodasi program unggulan pemerintah, penyusunan RPJMD 2012-2017 sebaiknya segera direalisasikan,” kata Lulung.

APBD DKI tahun 2013 disahkan dengan nilai Rp 49,979 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 41,3 triliun. APBD DKI tahun 2013 terdiri dari Rp 41,525 triliun pendapatan daerah, Rp 45,576 triliun belanja daerah, Rp 4,050 triliun pembiayaan daerah, Rp 8,454 triliun penerimaan pembiayaan, sisa lebih penghitungan anggaran tahun 2012 Rp 8,344 triliun, pinjaman Bank Dunia Rp 110 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp 4,403 triliun.

Penetapan APBD itu, tutur Lulung, berdasarkan perkembangan ekonomi makro triwulan kedua tahun 2012 dan proyeksi ekonomi tahun 2013. Hal yang menjadi pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan 6,8 persen sampai 7 persen, inflasi tahun 2013 mencapai 5 sampai 6 persen, dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 9.300 per 1 dollar AS

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani belum dapat memberikan penjelasan rinci mengenai komposisi anggaran sebab masih ada sejumlah mata anggaran yang disesuaikan sebelum dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.

”Nanti sore saya sampaikan. Tunggu kami masih menyelesaikan beberapa mata anggaran,” kata Sarwo.

Namun, hingga Senin malam, Kompas tidak berhasil menghubungi Sarwo.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat, menyampaikan, komposisi anggaran saat ini didominasi program transportasi, penanganan banjir, dan penataan permukiman.