Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Joko Widodo Belum Tentukan Sikap

Kompas.com - 30/01/2013, 04:14 WIB

Jakarta, Kompas - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum memutuskan kelanjutan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Walaupun sudah dua kali menggelar rapat membahas persoalan ini, belum ditemukan kesepakatan.

”Ada dua mazhab pemikiran yang berbeda. Mereka bertahan pada argumen masing-masing. Saya mencoba menawarkan solusi jalan tengah, tetapi tetap tidak bisa,” tutur Jokowi, Selasa (29/1), di Jakarta.

Satu pihak yang mendukung pembangunan jalan tol beralasan bahwa Jakarta masih kekurangan ruas jalan. Fakta ini diakui Jokowi karena memang ruas jalan di Jakarta belum sampai 10 persen dari luas wilayah. Namun, pihak lain berpendapat, pembangunan enam ruas jalan tol itu hanya akan memberikan karpet merah kepada pemilik kendaraan pribadi.

”Dari awal, saya pro pengembangan angkutan massal, tetapi saya sadar ada fakta bahwa ruas jalan di Jakarta masih kurang,” katanya.

Adapun solusi yang ditawarkan Jokowi saat pertemuan itu adalah pembangunan jalan tol ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dan Sunter-Pulo Gebang sepanjang 9,44 kilometer. Jalur ini, menurut Jokowi, sangat diperlukan untuk mobilitas barang.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, yang hadir dalam pertemuan itu, tetap menolak usul Jokowi. Menurut dia, jika salah satu ruas jalan tol disetujui, kemungkinan akan ada pengembangan ruas jalan tol lain. ”Kami tetap konsisten menolak. Jalan tol tidak akan mengatasi masalah kemacetan,” kata Darmaningtyas.

Darmaningtyas berpendapat, daya dukung Jakarta tidak lagi memungkinkan untuk membangun infrastruktur fisik yang menutupi ruang terbuka hijau. Kendati pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota sudah masuk Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030, Darmaningtyas mengatakan, aturan itu dibuat tanpa mendengarkan kepentingan publik.

Presiden Direktur PT Jakarta Tollroad Development Frans Sunito menyatakan masih menunggu arahan gubernur. ”Kami usulkan enam ruas. Kalau pemerintah mengusulkan lain, kami tetap menunggu. Enam ruas jalan tol tidak mungkin berubah, hanya terserah pemerintah ruas mana yang lebih dahulu dibangun,” katanya.

Frans menekankan, pembiayaan enam ruas jalan tol murni dari pihak swasta, bukan APBN dan APBD. Jokowi juga menegaskan, pembangunan jalan tol itu tidak berorientasi pada pendapatan daerah.

Dalam kesempatan terpisah, sejarawan JJ Rizal mengatakan, pembangunan jalan tol akan mengubah wajah kota dan menjadikan Jakarta sebagai kota miseropolis atau kota yang tidak manusiawi.

Jalan tol juga membuat pembedaan kelas antara mereka yang bisa mengakses jalan tol dan yang tidak. Padahal, kota yang baik seharusnya memberikan ruang yang sama bagi semua warga.

Rizal mengatakan, Presiden Soekarno menolak pembangunan jalan tol tahun 1951. Soekarno justru bermimpi membangun rel bawah tanah sampai ke beberapa kota di sekitar Jakarta. Namun, impian Soekarno tersebut belum bisa dilakukan saat itu karena Indonesia masih dibayangi pemberontakan dan kesulitan ekonomi. (FRO/ART/NDY)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com