Ini Alasan Basuki Memutasi Kepala UPT Rusun Marunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Oknum Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinisial K dinilai telah melakukan sejumlah kesalahan sehingga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Daerah I di dinas tersebut.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, oknum tersebut kerap mengatakan hal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika ada masalah, oknum tersebut tidak segera mencarikan penyelesaiannya. Hal ini dinilai menghambat kepindahan warga Muara Baru, Jakarta Utara, ke Rusun Marunda.

"Dulu waktu masuk bilang, 'Orang Muara Baru bilang tidak mau.' Padahal, kita berusaha memersuasi mereka untuk pindah. Begitu sudah datang dan banyak pendaftarannya, (oknum itu bilang,) 'Semua blok sudah penuh, lantai satu penuh.' Begitu kita cek kok cuma 11 nama, alasannya apa sembilan nama ini untuk dicadangkan untuk orangtua dan anak bayi? Banyak ibu yang lapor ke saya, bayi-bayi yang tinggal di lantai 5 mau pindah ke bawah dibilang penuh," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta.

Basuki mengatakan menerima banyak pengaduan dari warga, termasuk keluhan mengenai susahnya melakukan relokasi ke Rusun Marunda. Ia juga sering menerima keluhan warga yang ditolak untuk menempati Rusun Marunda. Padahal, warga di sana telah mengatakan kepada Basuki bahwa banyak unit kamar kosong di rusun tersebut.

"Saya bilang ke dia, 'Jangan mempermainkan orang.' Orang datang dari Muara Baru dari pagi dibiarkan saja gendong-gendong anak. Terus orang Marunda yang dekat-dekat, mereka datang dan lihat orang masuk juga ingin minta haknya, dia sudah mendaftar lama, tapi ditolak," ujar Basuki.

Basuki menyebutkan, oknum pegawai negeri sipil tersebut juga selalu mencari alasan apabila ada laporan kerusakan dan keluhan yang datang kepada dirinya. "Ada yang bilang ke kami, ada 500 unit yang siap huni, 1.200 lebih belum siap. Ternyata, bahkan tidak sampai 100 unit saja belum beres. Tiba-tiba di lantai 4 tidak ada air, alasannya pecah pipanya. Terus kenapa pipanya tidak diperbaiki? Alasannya mau cari tukang las. Masa pralon mau dilas? Itu kan terlalu banyak cari alasan," kata Basuki.

Menurut Basuki, sikap oknum tersebut berarti mempermainkan masyarakat kecil. Hal itu dapat menghambat relokasi warga ke rusun. Hal itu juga mengakibatkan rencana Pemprov DKI untuk menormalisasi Waduk Pluit menjadi terlambat. Padahal, Pemprov DKI ingin mempercepat normalisasi tersebut sehingga bisa dilaksanakan tahun ini.

"Ini namanya mempermainkan kita, kan. Mau membuat orang menjadi tidak suka pindah ke Rusun Marunda. Nah, saya minta ubah. Pak Gubernur juga sudah setuju, kita juga sudah bahas," kata Basuki.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah meminta Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Novizal untuk segera memilih dan melantik Kepala UPT Rumah Susun Daerah I yang baru. Rabu (30/1/2013) ini, jabatan itu telah ditempati oleh Jati Waluyo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI.