Jumat, 28 November 2014

News / Megapolitan

Pemerintahan

Ada Pejabat DKI "Ogah-ogahan" Kerja

Rabu, 30 Januari 2013 | 16:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mengusung semboyan Jakarta Baru, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menerapkan pola kerja baru. Mereka lebih rajin mendekati warga dan membuka transparansi program kerja pemerintah.

Akan tetapi, tidak semua aparat pemerintah dapat mengikuti pola kerja seperti ini.

"Saya selalu menyampaikan agar kerja untuk masyarakat bersama-sama. Mari ikut manajemen organisasi yang terus kami benahi. Tetapi memang ada yang sudah mengerti, ada yang belum nyambung, dan ada yang ogah-ogahan kerja," kata Jokowi.

Gubernur mengingatkan, mereka yang tidak ikut manajemen pemerintahan baru akan menerima konsekuensi dari sikap mereka. Ketika ditanya apa konsekuensi yang dimaksud, Jokowi mengatakan, "Gampang kalau saya."

Dia tidak menjelaskan maksud kalimat itu. Namun ketika wartawan menanyakan apakah yang dimaksud adalah penggantian pejabat atau mutasi kerja, dia hanya melempar senyum. "Saya tidak ngomong, lho, ya," tuturnya.

Jokowi mendengar ada pejabat Dinas Perumahan DKI yang mempersulit warga menghuni rumah susun (rusun) di Marunda, Jakarta Utara. Pejabat yang dimaksud tidak memberi informasi sebenarnya terkait ketersediaan tempat di rusun.

"Informasi yang saya terima, katanya di sana sudah tidak ada tempat. Padahal setelah saya cek, ternyata masih ada tempat separuh. Artinya, kan, masyarakat tidak terlayani," ujar Jokowi.


Penulis: Andy Riza Hidayat
Editor : Agus Mulyadi