Mutasi Pejabat, Saatnya DKI Masuk Zona Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggantian 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI diharapkan bisa menjadi momentum penting memperbaiki birokrasi. Perbaikan birokrasi yang dimaksud bertujuan membawa DKI memasuki zona bersih dan berwibawa. Sehingga pergantian pejabat di DKI ini bisa meningkatkan kepercayaan warga.

"Saatnya penggantian ini mengubah kebiasaan bahwa aparat birokrasi siap melayani warga, bukan minta untuk dilayani," kata pengamat tata kota Univesitas Trisakti, Yayat Supriatna, Kamis (14/2/2013) di Jakarta.

Menurut dia, penggantian pejabat ini harusnya diikuti dengan komitmen menyatukan yang seirama dengan gubernur maupun wakil gubernur. Yayat juga berharap pembenahan birokrasi ini dapat membangun keterbukaan kinerja aparat. Persoalan lain yang harus diselesaikan adalah meningkatkan tugas agar agar tidak tumpang tindih.

"Pemimpin baru harus berani bertindak jika ditemukan penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan staf di lapangan," katanya.

Hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengganti 20 pejabat. Beberapa posisi penting yang dirombak antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi, dan Wali Kota Jakarta Selatan.

"Saya pindah menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah," tutur Ery Basworo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum.