Jokowi Beri Sinyal Setujui Proyek MRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberi sinyal untuk segera mengeksekusi pembangunan moda transportasi massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT). Hal itu terungkap dalam public hearing MRT yang digelar Pemerintah Provinsi melibatkan seluruh pihak terkait, Rabu (20/2/2013), di Balaikota Jakarta.

"Iya lanjut. Ya nanti kan ada tim kajian, ada evaluasi, itu yang akan kita kerjakan," kata Jokowi.

Namun begitu, mantan Wali Kota Surakarta ini enggan tergesa memutuskan pembangunan MRT. Ia ingin memantapkan hasil kajian sehingga tak ada pihak yang dirugikan, khususnya masyarakat.

Berdasarkan berbagai masukan, Jokowi berjanji membentuk tim pengkaji MRT yang di dalamnya melibatkan unsur dari masyarakat. Tim itu, dikatakannya, akan selesai dibentuk dalam beberapa hari ini agar dapat segera bekerja.

"Saya kira memang yang penting dibuat tim kajian evaluasi yang melibatkan masyarakat. Biar semua menerima dan punya rasa memiliki," ujarnya.

Jokowi juga mengaku optimis MRT akan populer digunakan masyarakat Ibu Kota. Salah satu caranya, adalah mendampingi MRT dengan kebijakan keras yang terkait.

Ia mengaku akan mendesak masyarakat untuk menggunakan transportasi massal dalam menunjang rutinitasnya. Desakan itu akan dimulai dengan menaikkan tarif parkir, penerapan sistem pelat nomor ganjil-genap, jalan berbayar (electronic road pricing/ERP), serta menekan tarif MRT itu sendiri.

Mengenai tarifnya, PT MRT Jakarta memprediksi tarif transportai ini ada di kisaran Rp 15.000 per orang dengan asumsi jumlah penumpang mencapai 174.000-261.800 orang per hari, dan subsidi pemerintah Rp 3,1 triliun dalam 11 tahun, atau Rp 2,2 triliun dalam 22 tahun. Sedangkan bila tanpa subsidi, tarifnya mencapai Rp 35.000 per orang.

"Kalau saya (tarifnya) seperti negara yang lain lah, kayak Singapura itukan 1 dollar singapura," ujarnya.