Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Buktikan Sukses di Jakarta, Jokowi Baru "Nyapres"

Kompas.com - 21/02/2013, 14:11 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla menilai, masih terlalu dini untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon Presiden 2014. Menurutnya, Jokowi saat ini harus fokus membuktikan kinerjanya mengurusi persoalan di Ibu Kota.

"Saya kira, Jokowi tugas utamanya membuktikan janjinya. Jangan melompat-lompat dulu," ujar Kalla, di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).

Menurut Kalla, hasil survei yang menyatakan elektabilitas Jokowi tertinggi sebagai capres merupakan harapan masyarakat. Namun, popularitas Jokowi selanjutnya ditentukan oleh bukti nyata kinerjanya setelah beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Kepopuleran itu dua hal. Pertama, ekspektasi. Kemudian setelah itu akan muncul yang kedua, bagaimana membuktikan ekspektasi orang. Sementara ini, Jokowi sangat dihargai karena memberikan banyak harapan. Jokowi harus betul-betul dapat membuktikan harapan itu. Ini yang paling menentukan popularitasnya," terang Ketua Palang Merah Indonesia itu.

Sebelumnya, dalam hasil survei dua lembaga berbeda, elektabilitas Jokowi berada di posisi teratas sebagai capres 2014. Namun, menurut JK, jika Jokowi tidak dapat membuktikan, popularitasnya justru akan menurun cepat. Menurut JK, perjalanan Jokowi saat ini masih tahap awal.

"Kalau tidak bisa buktikan itu juga kan langsung selesai persoalan survei tadi. Bahaya sekali. Kan baru ini, sekarang baru harapan," katanya.

Menurutnya, memang tak tertutup kemungkinan seorang gubernur kemudian melangkah maju mejadi calon presiden. Namun, kata Kalla, hal itu dapat terwujud jika dapat membuktikan kinerja selama menjabat sebelumnya. Ia mencontohkan, kesuksesan mantan Wali Kota Seoul, Korea Selatan Lee Myung Bak yang kini menjadi Presiden Korea Selatan. Lee menjadi Presiden karena membuktikan keberhasilannya memajukan Seoul.

"Buktikan. Itu kuncinya," tegas politisi senior Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

    Nasional
    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

    Nasional
    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

    Nasional
    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

    Nasional
    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com