Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Buktikan Sukses di Jakarta, Jokowi Baru "Nyapres"

Kompas.com - 21/02/2013, 14:11 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla menilai, masih terlalu dini untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon Presiden 2014. Menurutnya, Jokowi saat ini harus fokus membuktikan kinerjanya mengurusi persoalan di Ibu Kota.

"Saya kira, Jokowi tugas utamanya membuktikan janjinya. Jangan melompat-lompat dulu," ujar Kalla, di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).

Menurut Kalla, hasil survei yang menyatakan elektabilitas Jokowi tertinggi sebagai capres merupakan harapan masyarakat. Namun, popularitas Jokowi selanjutnya ditentukan oleh bukti nyata kinerjanya setelah beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Kepopuleran itu dua hal. Pertama, ekspektasi. Kemudian setelah itu akan muncul yang kedua, bagaimana membuktikan ekspektasi orang. Sementara ini, Jokowi sangat dihargai karena memberikan banyak harapan. Jokowi harus betul-betul dapat membuktikan harapan itu. Ini yang paling menentukan popularitasnya," terang Ketua Palang Merah Indonesia itu.

Sebelumnya, dalam hasil survei dua lembaga berbeda, elektabilitas Jokowi berada di posisi teratas sebagai capres 2014. Namun, menurut JK, jika Jokowi tidak dapat membuktikan, popularitasnya justru akan menurun cepat. Menurut JK, perjalanan Jokowi saat ini masih tahap awal.

"Kalau tidak bisa buktikan itu juga kan langsung selesai persoalan survei tadi. Bahaya sekali. Kan baru ini, sekarang baru harapan," katanya.

Menurutnya, memang tak tertutup kemungkinan seorang gubernur kemudian melangkah maju mejadi calon presiden. Namun, kata Kalla, hal itu dapat terwujud jika dapat membuktikan kinerja selama menjabat sebelumnya. Ia mencontohkan, kesuksesan mantan Wali Kota Seoul, Korea Selatan Lee Myung Bak yang kini menjadi Presiden Korea Selatan. Lee menjadi Presiden karena membuktikan keberhasilannya memajukan Seoul.

"Buktikan. Itu kuncinya," tegas politisi senior Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com