DKI Minta Bogor Selesaikan Masalah Penolakan APTB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Kota Bogor menyelesaikan masalah penolakan angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) Bogor-Rawamangun.

Penolakan bus di Terminal Bubulak itu bukan kewenangan Pemprov DKI, melainkan kewenangan Pemkot Bogor. Penolakan bus itu harus segera ditangani agar tidak mengganggu pelayanan penumpang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pemkot Bogor. Izin operator bus APTB tidak akan kami keluarkan tanpa izin dari Dinas Perhubungan Kota Bogor. Jika ada persoalan keamanan di sana, tentu kami tidak bisa mencampurinya," kata Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Udar Pristono, Kamis (7/3/2013), di Jakarta.

Penolakan operasional APTB di Terminal Bubulak, Bogor, terjadi setelah Pemprov DKI meresmikan. Sekelompok anggota organisasi masyarakat (ormas) meminta bus segera keluar terminal.

Menurut Pristono, mereka meminta dipekerjakan dalam APTB Bogor-Rawamangun.

"APTB itu untuk kepentingan bersama, untuk warga Bogor bepergian ke Jakarta. Jangan sampai pelayanan ke warga terganggu karena penolakan tersebut," kata Pristono.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, katanya, Pemkot Bogor tidak boleh tinggal diam, tetapi harus mengambil peran dengan meminta bantuan pihak kepolisian. Peran ini yang sementara belum terlihat sehingga gangguan keamanan masih terjadi.