Bus Transjakarta yang Rusak Akan Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com — Unit-unit bus transjakarta yang kondisinya sudah mulai rusak akan dikandangkan ke bengkel untuk diperbaiki. Setelah itu, semua unit bus tersebut akan dialihfungsikan untuk angkutan malam hari (amari) atau menambal kekurangan unit bus di koridor yang membutuhkan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, proses rehabilitasi unit bus transjakarta yang rusak akan gencar dilakukan mulai Oktober 2013, atau setelah pengadaan 76 unit baru bus transjakarta jenis gandeng sudah terealisasi.

"Insya Allah Oktober, begitu datang (76 unit), busnya langsung beroperasi. Unit bus yang sudah jelek ditarik masuk ke bengkel," kata Pristono di Balaikota Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Ia menjelaskan, untuk tahap awal, rehabilitasi unit bus transjakarta yang rusak akan dilakukan di dua koridor, yakni Koridor II (Pulogadung-Harmoni) dan Koridor III (Kalideres-Pasar Baru). "Setelah direhab nanti bisa untuk tambahan kekurangan bus maupun amari," ujarnya.

Sebelumnya, unit bus transjakarta gandeng akan ditambah 234 unit. Penambahan bus itu tidak menggunakan APBD dan ditujukan untuk menambal unit bus yang rusak sekaligus menopang kebijakan genap-ganjil yang rencananya mulai berlaku pertengahan 2013.

Penambahan unit bus baru transjakarta gandeng itu akan dilakukan dua tahap melalui proses lelang investasi. Sebanyak 76 unit untuk menambal bus transjakarta yang mulai rusak di Koridor II dan III, sedangkan 158 unit lainnya untuk koridor baru yang saat ini telah masuk proses lelang investasi.

Pristono menegaskan, penambahan 234 unit bus transjakarta gandeng ini sama sekali tak akan membebani APBD dan di luar penambahan 450 unit bus transjakarta baru yang telah mulai terealisasi. Pasalnya, pengadaan 234 unit bus baru dilakukan dengan proses lelang investasi, dalam artian ditenderkan ke pihak swasta dan pengadaan busnya dari pihak operator.

Dengan lelang investasi, pembayarannya akan dilakukan per kilometer untuk pihak operator, manajemen, dan investasi. Sementara bila pengadaan busnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI, yang dibayar hanyalah operator dan manajemennya.

"Jadi, rupiah per kilometernya lebih besar kalau dibandingkan dengan bus (kalau) yang beli Pemprov," ujar Pristono.