Ibas: Isu Penggulingan Irasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sebuah pemerintahan dengan kondisi ekonomi yang terus-menerus tumbuh serta kondisi politik dan keamanan yang terus membaik, sangat wajar jika demonstrasi masih tetap terjadi. Namun, bila demonstrasi dianggap sebagai bentuk penggulingan terhadap pemerintahan yang sah, pendapat tersebut tidak punya landasan dan irasional.

"Apalagi program-program yang selama ini terus dilancarkan pemerintah selalu pro-rakyat, maka mustahil jika isu demonstrasi besar yang akan dilaksanakan pada 25 Maret besok dikaitkan dengan isu penggulingan terhadap pemerintahan yang sah," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (21/3/2013). Dia mengutarakan demonstrasi hanyalah salah satu upaya masyarakat untuk menyampaikan hak-haknya selama ini. Karena itu, dia meminta demonstrasi tersebut tak dikaitkan dengan isu kudeta.

"(Kudeta sebagai) cara inkonstitusional tersebut bukan hanya mengingkari proses demokrasi yang sudah berjalan baik, tapi juga mengingkari kenyataan bahwa pemerintah dan negara telah mengalami banyak perubahan positif dalam segala bidang," ujar Ibas. Dia pun berpendapat ada cara konstitusional yang baik untuk menyampaikan pendapat, yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat, yakni Pemilu 2014.

Ibas pun mengatakan Partai Demokrat juga berpendapat demonstrasi besar yang kabarnya digelar 25 Maret 2013 adalah bagian dari proses demokrasi. "Partai Demokrat secara tegas menolak apabila isu demo diarahkan untuk penggulingan pemerintahan yang sah, isu kudeta melalui cara-cara yang tidak konstitusional karena menurut kami tidak ada alasan untuk melakukan itu," tegas Ibas.

Ibas mengatakan jika demo besar yang akan berlangsung mendatang hanyalah bagian dari proses penyampaian hak-hak untuk menyatakan pendapat serta kebebasan berekspresi dalam suasana demokratis. "Semua aspirasi bisa dikemukakan secara terbuka, terlebih apabila disertai dengan dasar iktikad baik dan solusi konstruktif terhadap permasalahan bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan akan ada aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Jakarta pada Senin (25/3/2013) mendatang. Aksi unjuk rasa itu, kata Marciano, akan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya.

Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik.

Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.
"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.