Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Tahu Ada KTP Palsu Demi KJS dan KJP

Kompas.com - 01/04/2013, 15:45 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak warga bukan asli Jakarta yang membuat KTP palsu demi mendapat fasilitas Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pun mengaku mengetahui hal itu.

"Banyak orang buat KTP palsu demi mendapatkan KJP dan KJS. Kita sudah banyak laporan pemakai KJS itu KTP-nya palsu," kata Basuki seusai Rapat Pimpinan bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Lebih lanjut, Basuki mengaku, telah memerintahkan Asisten Kesejahteraan Masyarakat Mara Oloan Siregar, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Purba Hutapea, dan Inspektorat DKI Jakarta Franky Mangatas untuk menginvestigasi penyalahgunaan tersebut. Menurut dia, Askesmas dapat mengambil sampel dari data nama orang-orang yang mendapat rujukan di puskesmas.

Nama-nama itu dicek, terutama untuk nama-nama dengan nomor resi KTP baru. Setelah itu, pihak Dinas Dukcapil DKI menyelidikinya kembali dan menghubungkan data-data itu dengan data untuk petugas puskesmas.

"Karena banyak sekali orang-orang luar kota datang memanfaatkan itu. Misalnya, dia datang berobat, langsung tahu KJS, dia mendapatkan KTP palsu terus pura-pura masuk lagi lewat puskesmas, untuk mendapatkan pelayanan gratis," kata Basuki.

Namun, Basuki belum mengetahui pasti jumlah oknum yang membuat KTP palsu tersebut. Ia hanya memberi contoh, misalnya 15 sampel KTP terdapat satu KTP palsu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengaku, pihaknya juga kesulitan saat menemui masalah status kependudukan tersebut. Untuk mendapatkan KJP, kata dia, warga harus menggunakan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) yang bisa didapatkan apabila memiliki KTP DKI.

"Banyak yang ingin membuat KTP Jakarta, tapi itu urusan Dinas Dukcapil. Oleh karena itu, Gubernur meminta Dinas Dukcapil, Inspektorat, untuk menyaring atau memosisikan supaya proporsional," kata Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com