Seharusnya Tarif KRL Tidak Dibeda-bedakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirut Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ) Tri Handoyo berharap tidak ada pembedaan tarif KRL yang rencananya akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebab, hal itu dapat menimbulkan kesenjangan di antara penumpang.

"Karena sangat tidak relevan jika membeda-bedakan penumpang. Semua penumpang berhak mendapatkan pelayanan yang sama," ujarnya di Hotel Grand Cempaka, Senin (1/4/2013).

Tri mengatakan, selain akan menjadi polemik di antara penumpang, dirinya juga takut bila nantinya ada semacam perbedaan kasta di dalam kereta antara penumpang yang menggunakan tarif biasa dengan yang bersubsidi.

"Lebih baik tarifnya flat saja, seperti busway," ujarnya.

Tri berharap, subsidi tersebut diberikan untuk tiketnya, bukan kepada per orangan. Selain itu, dikhawatirkan pemberian insentif berupa subsidi tiket ini juga akan membuat orang beralih menggunakan kendaraan pribadinya karena tarif yang dijual menjadi lebih murah dan setara.

Jika subsidi ini diberikan, maka akan ada penerbitan dua kartu yang akan diluncurkan sebagai tiket KRL. Bedanya, kartu yang berwarna merah akan dikenakan tarif biasa, sedangkan kartu berwarna hijau tarifnya lebih murah karena mendapat subsidi dari pemerintah.

Sampai saat ini pemerintah belum menentukan berapa jumlah subsidi yang akan diberikan. Rencananya pemerintah akan memberikan subsidi kepada pengguna KRL yang tidak mampu.

"Kalau subsidi yang diberikan pemerintah tidak memadai, dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan," pungkas Tri Handoyo.

PT KAI menunda untuk menghapus KRL non-AC per 1 April 2013. Hal ini dikarenakan pihak PT KAI masih menunggu mekanisme subsidi baru yang akan diberikan oleh pemerintah.