Pemda dan Kementerian PU Harus Berkontribusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan pelintasan sebidang tidak mudah dilakukan terlebih karena ada faktor sosial kemasyarakatan. Selain itu, penutupan pelintasan sebidang sangat bergantung pada kemampuan pemda dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membuat jalan layang atau underpass.

Dari catatan Ditjen Perkeretaapian, terdapat 156 pelintasan resmi yang dijaga di seluruh wilayah Daop 1. Adapun pelintasan yang resmi namun tidak dijaga berjumlah 348 titik. PT KAI Daop 1 mencatat sepanjang tahun 2012 terjadi 74 kecelakaan di pelintasan sebidang, atau rata-rata 6-7 kejadian per bulan.

Dari seluruh kecelakaan yang terjadi, tercatat 46 orang meninggal dan 32 orang mengalami luka-luka. Adapun di bulan Januari hingga Maret 2013, tercatat tujuh tabrakan antara kereta dan kendaraan umum di wilayah Daop 1. Akibatnya, tiga orang luka berat.

Direktur Keselamatan Ditjen Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko, Jumat (5/4), mengatakan penutupan pintu pelintasan bukanlah perkara mudah karena ada persoalan sosial dari masyarakat setempat. "Tapi, pelintasan sebidang ini harus ditutup karena dalam aturan semua pelintasan harus ditutup," kata Hermanto.

Penutupan pelintasan sebidang, menurut Hermanto, sangat bergantung pada kesiapan pemda masing-masing serta Kementerian Pekerjaan Umum karena kewenangan membangun jalan layang atau underpass ada di pemda atau kementerian tersebut. Ditjen Perkeretaapian, menurut Hermanto, hanya membangun pelintasan tidak sebidang bila ada pembangunan jalan kereta seperti di jalur ganda pantura.

Tahun ini, Hermanto mengatakan pihaknya belum mendapatkan laporan adanya pembangunan pelintasan tidak sebidang di Jabodetabek. Adapun di lintas Bogor, Ditjen Perkeretaapian tengah meminta dibuatkan studi dari pihak Jepang untuk membuat prioritas penutupan pelintasan sebidang.

Selain itu, Ditjen Perkeretaapian juga tidak lagi memberikan izin untuk membangun pelintasan kereta. Wakil Kepala PT KAI Daop 1 Sugeng Priyono mengatakan pintu pelintasan sebidang akan semakin sering tertutup dengan meningkatnya jadwal perjalanan kereta di wilayah Daop 1. Untuk KRL, mulai 1 April ini terjadi penambahan frekuensi perjalanan kereta dari 514 menjadi 575 kali per hari. "Hal ini berdampak ke pemakai jalan raya, bukan ke perjalanan kereta," kata Sugeng.

Karena itu, dia berharap pemda bersedia terlibat untuk mengatasi pelintasan sebidang ini agar tidak menimbulkan kemacetan yang semakin parah di masa mendatang. Apalagi, PT KAI berencana meningkatkan kapasitas angkut penumpang menjadi 1,2 juta orang per hari di tahun 2019. "Saat ini, belum ada separuh dari target itu. Sementara, dampak di jalan raya sudah bisa dirasakan bertambahnya kemacetan," kata Sugeng.