Hajriyanto: Sikat Habis Preman!

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari berharap agar peristiwa pembunuhan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta menjadi pelajaran bagi aparat keamanan untuk pemberantasan premanisme.

"Aparat keamanan perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyikat habis premanisme di negeri ini," kata Hajriyanto ketika dihubungi, Jumat (5/4/2013).

Hal itu dikatakan Hajriyanto menyikapi hasil penyelidikan tim investigasi TNI Angkatan Darat bahwa para pelaku penyerangan Lapas Cebongan adalah oknum Grup II Komando Pasukan Khusus Kartasura, Jawa Tengah. Penyerbuan diduga melibatkan 11 anggota Kopassus, dengan satu orang eksekutor.

Penyerangan itu disebut berlatar belakang jiwa korsa yang kuat terkait pembunuhan Serka Santoso di Hugo's Cafe oleh kelompok preman. Empat tersangka pembunuhan Santoso yang kemudian ditembak mati, yakni Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Hajriyanto mengatakan, sudah menjadi pemandangan bahwa rakyat di berbagai tempat mengalami keresahan atas maraknya premanisme. Rakyat tidak berdaya menghadapi kelompok preman.

"Terbukti hanya aparat TNI yang memiliki keberanian untuk membalas aksi-aksi para preman. Sayangnya, pembalasannya dilakukan secara melawan hukum dan main hakim sendiri," kata politisi Partai Golkar itu.

Hajriyanto mengapresiasi kerja tim investigasi TNI AD dalam penanganan perkara penyerangan Lapas Cebongan. Apalagi, temuan tersebut dipublikasikan secara terbuka. Sikap TNI AD itu, kata dia, jelas yang dikehendaki masyarakat.

Hanya saja, lanjut Hajriyanto, persoalan kedepan adalah tindak lanjut hasil penyelidikan dengan memproses seluruh pihak yang terlibat. Masyarakat berharap hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Meski ada semangat esprit de Corps, tapi hukum adalah hukum yang harus ditegakkan sesuai prinsip equality before the law. Kini rakyat menunggu langkah selanjutnya, baik dari internal TNI AD maupun aparat penegak hukum," pungkasnya.