Minggu, 21 Desember 2014

News / Megapolitan

Jokowi: (Lelang Jabatan) Dicurangi Bagaimana?

Jumat, 5 April 2013 | 13:27 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan disebut-sebut rawan praktik kecurangan. Namun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yakin proses seleksi tidak ada kecurangan karena dia akan melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Polri, dan akademisi.

"Dicurangi bagaimana? Wong timnya komplet kok. Saya sudah ngomong, yang diisi yang kosong dulu," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini kembali menegaskan, dalam proses lelang jabatan, dia bermaksud menyaring pejabat yang memiliki kompetensi dan semangat melayani rakyat. Untuk tahap awal, prioritas jabatan yang bakal dilelang adalah lurah dan camat yang sedang kosong.

Dari catatan Pemerintah Provinsi DKI, saat ini ada sekitar 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Mulai April 2013, Pemerintah Provinsi DKI membuka pendaftaran lelang jabatan. Pendaftaran berakhir pada 22 April 2013.

Pada tahap awal, lelang jabatan ini dilakukan untuk level kepala kelurahan dan kecamatan lalu selanjutnya diwacanakan menyasar sampai ke level wali kota serta bupati. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa untuk jabatan lurah, PNS harus masuk dalam golongan terendah III-b, tertinggi III-d, dan memiliki eselon IV-A.

Adapun untuk menjadi camat, PNS harus masuk golongan terendah III-d dan tertinggi IV-b dengan minimum pendidikan sarjana S-1. Jokowi berjanji proses lelang ini akan dilakukan dengan seadil mungkin.

Mereka (lurah dan camat) yang mengikuti proses lelang akan menjadi prioritas dengan memperoleh skor tambahan. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) fungsional dan struktural Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 44.970 orang.

Diperkirakan, setiap kandidat akan menghabiskan anggaran Rp 1 juta-Rp 1,3 juta untuk mengikuti lelang jabatan. Dana itu berasal dari pos Sekretaris Daerah APBD DKI 2013. Lelang jabatan ditargetkan selesai sekitar Juni 2013.


Penulis: Indra Akuntono
Editor : Ana Shofiana Syatiri