Basuki: Yang Tolak MRT Juga Melanggar!

JAKARTA, KOMPAS.com — Kecaman warga Fatmawati yang menolak pembangunan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) jalur layang tak diambil pusing Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki justru menuding balik warga yang tinggal di daerah itu juga telah melanggar garis sepadan bangunan (GSB).

"Sebenarnya yang menolak konsep proyek MRT di Fatmawati itu juga melanggar GSB, kan. Di Bangkok juga sama kok situasinya melintang di atas. Mungkin orang-orang itu perlu diundang ke Bangkok," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Basuki pun mengimbau warga Fatmawati untuk jangan mencurigai proyek yang belum terealisasi itu. Kecurigaan dan kekhawatiran mereka kalau lingkungan mereka akan menjadi kumuh, seperti di kawasan Stasiun Juanda, dianggap tak beralasan kuat.

"Sekarang ini Anda-Anda semua kan cuma menduga, curiga, khawatir, takut, yang akhirnya menganggap remeh kita, kalau nantinya enggak bisa merawat kita. Tenang, kita ini Jakarta Baru," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Basuki melanjutkan, megaproyek MRT akan tetap berjalan sesuai rencana awal, yaitu layang dan bawah tanah. Jalur layang yang menghubungkan jalur Lebak Bulus-Blok M dan jalur bawah tanah yang melintang dari Blok M-Bundaran Hotel Indonesia.

Saat ini, Pemprov DKI bersama PT MRT Jakarta sedang menyiapkan semua berkas administrasi yang diperlukan, serta melihat peraturan gubernur (pergub) dan peraturan lainnya yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan pembangunan megaproyek transportasi massal berbasis rel tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI saat ini juga sedang mempersiapkan finansial pembangunan MRT. Pengumuman pemenang tender MRT itu, kata Basuki, akan dilaksanakan akhir bulan ini.

Alex Tarore, perwakilan warga Fatmawati, menolak MRT dibangun dalam bentuk jalan layang. Ia mengaku kecewa dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kekecewaan itu dilandasi karena merasa dinomorduakan setelah Jokowi lebih memilih fokus bernegosiasi di level elite dan kontraktor.

Bahkan, Alex menuding Jokowi mengingkari janjinya untuk melibatkan warga dalam tim kajian pembangunan MRT. Selain menuntut MRT dibangun di bawah tanah, warga Fatmawati dan Lebak Bulus juga meminta hasil Amdal yang terbaru. Pasalnya, Amdal terakhir dikeluarkan pada 2005 (hanya berlaku tiga tahun), sebagai syarat saat Kementerian Keuangan akan mengajukan pinjaman megaproyek MRT ke Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Kalau (tidak melibatkan warga) begini, namanya Pak Jokowi ingkar janji. Sebenarnya kami mendukung MRT, asalkan dibangun subway (bawah tanah) dan tunjukkan hasil Amdal terbarunya. Amdal sebelumnya itu cuma sampai 2008," ujar Alex.