Mantan Kadis Pajak: Kebijakan Jokowi Resahkan PNS DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo dinilai asal dalam memilih pejabat Pemprov DKI. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap meresahkan PNS DKI.

Kritik ini disampaikan Ketua Paguyuban Pensiunan Pegawai Pemprov Pendukung Jokowi (KP5J) Agusman Badarudin, yang juga mantan Kepada Dinas Pelayanan Pajak DKI. Menurut Agusman, Jokowi seharusnya lebih memperhatikan jenjang karier seseorang di dalam tubuh Pemprov DKI. Sebab, orang-orang yang dipilih Jokowi, kata dia, tidak cocok dengan jabatannya.

"Ini malah menimbulkan tanda tanya besar di lingkungan Pemprov DKI. Kami hanya mengingatkan Pak Jokowi, bukan mau mengintervensi, sebab keresahan PNS DKI sudah sangat besar, bahkan timbul persepsi transaksional dan intervensi partai. Kalau begini, tidak ada perubahan dong di DKI," kata Agusman di Balaikota DKI, Selasa (16/4/2013).

Dia mencontohkan apa yang terjadi pada Sekretaris Dinas PU yang menjadi Kepala Biro Umum Kukuh Hadi Santoso. Baru menjabat dua bulan, dia langsung dipindah menjadi Kepala Satpol PP DKI.

Dia juga menyentil dipilihnya Manggas Rudi Siahaan sebagai Kepala Dinas PU DKI. "Dia itu orang Dinas Pendidikan, kok bisa memimpin PU? Harusnya kan orang yang mengerti teknis," ujarnya heran.

Begitu juga dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Made Karmayoga yang sebelumnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pariwisata. "Kok bisa pegang kepegawaian, ini tidak ada jenjang karier yang urut," tuturnya lagi.

"Saya rasa, kalau sistem seleksi pejabat melalui Sekda, tidak akan begini. Pak Fadjar Panjaitan mungkin mundur juga karena alasan tertentu, bukan karena masuk partai. Tapi dia sudah tidak dianggap karena semua keputusan Gubernur diambil tanpa pertimbangannya," kritik pria yang juga pernah menjadi Kepala Dinas Perindustrian DKI ini.

Selain itu, dia juga menilai Jokowi tidak konsisten dengan ucapannya memilih pejabat muda. "Buktinya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti itu sudah masuk pensiun, juga Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin. Itu tandanya regenerasi tidak dijalankan," cetusnya.

Dia berharap, Jokowi kelak bisa membuka cara pemilihan kepala dinas dan wali kota. Alhasil, orang yang benar akan berada di tempat yang benar.