Gagal Jadi Gubernur, "Wanita Emas" Masuk Caleg Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih ingat dengan sosok yang menobatkan dirinya si "Wanita Emas"? Wanita yang bernama asli Mischa Hasnaeni Moein itu sempat terkenal namanya melalui stiker-stiker yang ditempel di badan Metro Mini menjelang perhelatan Pilkada DKI Jakarta tahun lalu.

Namun, impian Hasnaeni menjadi gubernur DKI pupus setelah dirinya mengaku ditipu sejumlah partai non parlemen sehingga tak bisa maju sebagai cagub. Setelah lama tak ada kabar, kini Hasnaeni muncul sebagai calon anggota legislatif Partai Demokrat.

"Si wanita emas itu yang dulu ramai masuk juga jadi caleg Demokrat," ujar Ketua Satgas Penjaringan Caleg Partai Demokrat Suaidi Marasabessy di Kantor DPP Partai Demokrat, Minggu (21/4/2013).

Hasnaeni, kata Suaidi, akan maju sebagai bakal caleg dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Kehadiran Hasnaeni sebagai bakal caleg Partai Demokrat juga menambah kuota perempuan di partai ini. Suaidi mengatakan setidaknya partainya telah memenuhi kuota 37,5 persen dari total 560 bakal caleg tingkat DPR yang diajukan.

Selain Hasnaeni, Demokrat juga merekrut artis Yenny Rachman dan Anwar Fuadi. Sebelumnya, artis-artis Inggrid Maria Palupi Kansil, Venna Melinda, Nurul Qomar, dan Ruhut Sitompul sudah terlebih dulu bergabung dan melenggang sebagai anggota DPR di Senayan.

Selain dari kalangan pesohor, Partai Demokrat juga mengajukan para alim ulama. Setidaknya ada enam orang mantan kader Partai Kedaulaan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) pimpinan Yenny Wahid yang maju sebagai caleg partai ini. Sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang pemuka agama.

Adapun, pada hari Minggu ini ada tiga partai politik yang menyerahkan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) yakni Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Beberapa hari lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan DCS.

Sementara partai lainnya seperti PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) belum menyerahkan DCS.