Sering Ditilang, "Abang" Bentor Demo di Kantor Polisi

GORONTALO, KOMPAS.com - Puluhan anggota Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) di Gorontalo mendatangi Mapolda Gorontalo, Rabu (24/04/2013) siang tadi. Para pengemudi alat transportasi roda tiga khas Gorontalo ini merasa pihak kepolisian terlalu sering menilang mereka.

Selama 15 menit, massa IPB yang didampingi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gorontalo ini berorasi di halaman Mapolda, Jalan Limboto Raya, Gorontalo. Dalam orasinya, Presiden IPB, Iwan Abdul Latif meminta kepolisian memberi keringanan bagi para pengemudi bentor yang tak memakai helm dan tak memiliki kelengkapan berkendara.

"Penghasilan kami ini tak seberapa, jangan lagi bebani kami dengan tilang yang memberatkan," pinta Iwan.

Sepuluh orang perwakilan massa kemudian diterima Kepala Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Gorontalo, Kombes Triwarno Atmodjo. Di depan Kepala Dirlantas, Iwan kembali menegaskan tuntutan mereka soal keringanan tilang tersebut. "Bapak-bapak di Polda dan di Polres Kota tolonglah lebih bijaksana. Kalau terlalu sering ditilang, alat transportasi khas Gorontalo ini bisa punah, " ujar Iwan.

Selain soal tilang, Iwan juga meminta pihak kepolisian mempermudah pengurusan SIM, STNK dan pajak kendaraan bemotor bagi para pengemudi bentor. "Kalau bisa untuk mengurus surat-surat tersebut bisa dilakukan secara kolektif," ucapnya.

Menjawab tuntutan-tuntutan tersebut, Kepala Dirlantas, Kombes Triwarno Atmojo berjanji pihaknya akan memberi keringanan bagi para abang bentor. Namun, Triwarno meminta mereka untuk tetap menggunakan helm saat berkendara. Triwarno beralasan tak menggunakan helm adalah pelanggaran yang kasat mata dan dikhawatirkan akan ditiru oleh masyarakat.

Selain itu, tak menggunakan helm bisa menimbulkan akibat yang fatal jika terjadi kecelakaan. "Kalau abang bentor pakai helm, polisi pasti tidak akan menghentikan abang bentor dan tidak akan bertanya-tanya soal surat-surat," kata Triwarno.

Sementara soal pengurusan surat kelengkapan berkendara, Triwarno sependapat dengan para abang bentor bahwa perlu ada pengurusan secara kolektif untuk mereka. Triwarno berjanji akan mengkoordinasikan hal ini dengan Samsat dan pihak pemerintah daerah. Namun dia menjelaskan, pengurusan kolektif ini hanya bisa diterapkan untuk STNK dan pajak kendaraan, sementara SIM tetap harus diurus secara individu.

"SIM itu berkaitan dengan kompetensi seseorang. Kalau diurus rame-rame terus ada yang tidak lulus pasti bisa menimbulkan kecemburuan," ungkapnya.