Basuki Bantah Tuding Warga Waduk Pluit Komunis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyangkal telah menyebut warga di bantaran Waduk Pluit sebagai komunis karena tidak mau direlokasi dari tanah negara. Ia pun menolak meminta maaf atas pernyataannya sebelumnya.

Dalam wawancara dengan wartawan di Balaikota Jakarta, Rabu (24/4/2013), Basuki menyatakan bahwa warga yang menempati lahan secara ilegal di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, telah menyerobot tanah negara. Ia menolak permintaan ganti rugi kepada warga atas pembongkaran bangunan dan relokasi warga dari lokasi tersebut.

"Nah, sekarang logikanya, kalau ilegal, dibongkar terus minta ganti rugi, ya mampus kita, nanti semua orang bakal bangun (rumah). Enggak ada hukumnya, itu komunis," kata Basuki, Rabu.

Pernyataan itu kemudian diartikan sebagai kemarahan dan tudingan komunis terhadap warga. Namun, Basuki menyatakan bahwa perkataannya tersebut tidak berarti menuding warga bantaran Waduk Pluit sebagai penganut paham komunisme.

Ia menjelaskan alasan mengapa ia sampai mengeluarkan pernyataan tersebut. Pernyataan itu ia keluarkan karena ada sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendatanginya dan membawa proposal. LSM itu berbicara dengan mengatasnamakan warga bantaran Waduk Pluit untuk meminta pembagian lahan.

"Saya enggak marahin warga bantaran Waduk Pluit. Saya juga tidak bilang mereka komunis," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (26/4/2013).

"Jadi kan saya bilang, mana bisa lahan itu dibagi, karena itu tanah negara. Nah, LSM itu ngotot. Kalau ngotot, itu namanya ideologi komunis. Kemudian, LSM itu bilang, 'Rakyat boleh menjarah lahan'," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Basuki menyatakan siap menerima warga Waduk Pluit yang ingin menuntutnya karena ucapannya tersebut. Ia berpendapat bahwa tindakan warga yang menempati tanah bukan milik mereka lebih bersalah dibandingkan dengan ucapannya. Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, warga telah membangun bangunan di atas tanah negara dan menyewakan bangunan itu.

Selain itu, Basuki juga menuding warga tidak membayar pajak bumi bangunan, tetapi justru meminta ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penggusuran di lahan tersebut.

Basuki menegaskan, ia menolak permintaan warga bantaran Waduk Pluit untuk meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Ia menyebutkan, Pemprov DKI sudah mengeluarkan bantuan cukup besar kepada warga bantaran Waduk Pluit. Dia menilai ada LSM yang berupaya mengadu domba warga dengan dirinya.