Ramai Dibicarakan, Lurah Warakas Absen "Ngantor"

JAKARTA, KOMPAS.com — Lurah Warakas Mulyadi, yang tengah menjadi buah bibir atas keberaniannya melawan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk tidak melaksanakan seleksi jabatan terbuka, hari ini tidak tampak di tempat ia bekerja di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Saat Kompas.com mencoba mendatangi kantornya sejak pagi hari, Mulyadi sudah tidak berada di tempat. Hanya ada Sekretaris Kelurahan Warakas Deny Sarifudin yang menyambut warga untuk mendapatkan pelayanan publik.

Di dalam gedung yang didominasi warna merah muda dan krem itu tampak kegiatan seperti biasanya. Warga silih berganti meminta pelayanan administrasi, seperti pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM), pembuatan kartu keluarga, pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), dan pengurusan KTP elektronik.

Deny mengatakan bahwa Mulyadi sedang tidak berada di tempat dan sedang tidak ingin diganggu. "Tadi saya telepon Pak Lurah dan beliau sedang di luar kantor, tidak tahu ke mana. Hari ini sepertinya dia tidak mau diganggu," kata Deny di Kelurahan Warakas.

Wartawan yang ingin mewawancarai Mulyadi satu per satu meninggalkan lokasi. Sementara itu, di dalam gedung, aparat kelurahan sibuk melayani warga. Di luar gedung, tampak beberapa warga yang membicarakan perseteruan antara Jokowi dan Mulyadi. Sebagian warga tampak mengobrol di bawah pohon rindang, warga lainnya tampak menyerukan berbagai dukungannya untuk pimpinan mereka.

"Wah, bagaimana mau diganti. Memangnya Pak Mulyadi itu anak kemarin sore? Dia kan sudah lama sekali mengabdi di sini," kata salah seorang warga. Warga lain tampak mengamini pernyataan tersebut.

Hingga kantor kelurahan ditutup pada pukul 16.00 WIB, Mulyadi tak tampak di tempat tersebut. Tak ada tanda-tanda ia akan bekerja di kantornya hari ini. Wartawan pun berulang kali mencoba menghubungi Mulyadi via telepon genggam dan pesan pendek, tetapi tak ada respons atas panggilan tersebut.

Ketika wartawan mencoba mengonfirmasi kembali kepada Deny, ia menjawab singkat dan masih serupa dengan jawabannya pagi tadi. "Hari ini Pak Lurah tidak mau diganggu. Karena setelah kejadian itu, banyak sekali media yang datang dan beliau jadi bingung," ujarnya.

Mulyadi menolak mengikuti proses seleksi promosi terbuka jabatan lurah atau yang biasa dikenal dengan lelang jabatan. Saat proses tes online uji kompetensi bidang, Sabtu (27/4/2013), dia tak mengikuti ujian tersebut.

Mulyadi mengancam akan mengajukan uji materi atas lelang jabatan itu ke Mahkamah Konstitusi. Ia menilai pelaksanaan lelang jabatan lurah dan camat itu tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada. Menurut Mulyadi, terdapat 80 peserta uji kompetensi, mulai dari staf lurah sampai camat, yang tidak ikut ujian tersebut pada Sabtu dan Minggu lalu. Dia pun sudah berkoordinasi untuk menolak proses uji kompetensi tersebut.