Ketika Warga Warakas "Melawan" Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tampaknya tak menyerah dalam mendukung Lurah Warakas Mulyadi untuk "melawan" kebijakan lelang jabatan yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dukungan untuk melawan program lelang jabatan itu diwujudkan warga dengan membubuhkan tanda tangan di sebuah spanduk.

Bedasarkan pantauan Kompas.com, sebuah kain putih membentang sepanjang 10 meter dan lebar 50 sentimeter itu berisi ucapan dukungan kepada Mulyadi. Spanduk dipasang di tembok sebuah rumah, persis di samping Kantor Kelurahan Warakas.

Warga pun tampak bekerja sama memasang spanduk itu. Sementara ibu-ibu menyediakan perlengkapan dan alat-alat, seperti tali rafia dan gunting; warga laki-laki memasang spanduk.

Spanduk tersebut mencuri perhatian warga yang melewati kantor kelurahan. Tiap warga yang melihat spanduk itu tak lupa ikut membubuhkan kalimat dukungan serta tanda tangan untuk Mulyadi. Sebagian tulisan warga mengomentari polemik yang terus berkembang seperti, "Kami Cinta Pak Mulyadi", "Jangan macam-macam dengan Warakas", "Kebijaksanaan yang Tidak Bijaksana", "Dukung Pak Mulyadi".

Ada pula tulisan seperti "Lurah Bukan Barang Rongsokan yang Dijual Bebas", "Saya Dukung Pak Mulyadi Lurah Warakas", "Lawan Terus Otoritas yang Tidak Benar", hingga "Mulyadi Lurah Wong Cilik".

Teli (43), pemrakarsa sekaligus Ketua RT 03/09 Warakas, mengatakan kalau gerakan dukungan ini merupakan inisiatif warga, karang taruna, RT, RW, dan tokoh masyarakat. Bahkan, Teli bersama warga lainnya berencana memberikan kumpulan tanda tangan bersama stempel itu kepada Gubernur Jokowi. Mereka juga berencana membawa piala dan penghargaan yang telah diraih warga selama kepemimpinan Mulyadi.

Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan kepada Mulyadi. "Ini kami lagi kumpulkan stempel dan tanda tangan. Sudah banyak piala yang kami raih selama Pak Mulyadi memimpin kami. Tolong jangan usik kamilah," kata Teli. Dia juga menegaskan Mulyadi bukanlah barang bekas, jadi tak sepantasnya ia untuk dilelang.

Menurut Teli, Jokowi harus dapat memberhentikan lurah atau camat yang sedang menjabat untuk selanjutnya diberi kebebasan memilih apakah ingin mengikuti seleksi jabatan atau tidak. Seharusnya, jabatan camat dan lurah yang kosong yang menjadi prioritas Jokowi untuk menyelenggarakan program tersebut.

"Kemarin pas Pak Mulyadi dirawat di rumah sakit, beliau tetap mau melayani tanda tangan untuk kami semua. Mana ada pejabat sakit masih mau melayani warganya? Pak Mulyadi juga yang membimbing kami dari warga wilayah kumuh menjadi warga yang maju," kata Teli.