Basuki: Lurah Warakas Dipilih Gubernur, Bukan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengapresiasi kecintaan warga Warakas kepada Lurah Warakas, Mulyadi. Namun, diingatkannya, lurah dipilih oleh gubernur, bukan warga.

"Masalahnya, lurah itu PNS lho bukan kades. Kalau kepala desa sih boleh-boleh saja sama warga hahaha. Kalau lurah itu PNS dan kita yang pilih," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (2/5/2013).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, jabatan lurah adalah pegawai negeri sipil (PNS) DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Lurah bukanlah sekadar kepala desa yang dipilih dan diganti oleh warganya.

Sementara terkait rencana pencopotan Mulyadi karena tak ingin mengikuti prosedur yang berlaku, Basuki menyerahkannya kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI. Saat ini, kata dia, BKD yang bertanggung jawab untuk mengurus permasalahan tersebut.

Bentuk dukungan warga kepada Mulyadi salah satunya ialah dengan membentangkan spanduk dukungan sepanjang 10 meter dan lebar 50 sentimeter di samping kantor Kelurahan Warakas. Warga juga mengumpulkan tanda tangan bersama stempel itu untuk diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Mereka juga berencana membawa piala dan penghargaan yang telah diraih warga selama kepemimpinan Mulyadi. Piala dan penghargaan itu akan ditunjukkan kepada Jokowi sebagai salah satu bentuk dukungan kepada Mulyadi.

"Bagus kan. Ya enggak apa-apa, itu hak mereka saja," komentar Basuki mengenai dukungan warga.