Basuki: "Ngapain" Bikin e-KTP Triliunan - Kompas.com

Basuki: "Ngapain" Bikin e-KTP Triliunan

Kurnia Sari Aziza
Kompas.com - 07/05/2013, 14:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara. Ia mengatakan sejak masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar, tak pernah menyetujui pembuatan e-KTP.

"Dari dulu saya sudah protes di Komisi II karena enggak perlu bikin e-KTP," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Basuki mengharapkan agar KTP dibuat seperti kartu ATM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing kota, sehingga dapat menghemat anggaran yang ada. Ia mencontohkan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang juga dapat digunakan sebagai ATM.

Melalui BPD, secara tidak langsung warga yang menjadi nasabah akan memiliki KTP tersebut. Hal tersebut, justru akan menguntungkan warga karena dapat kartu bisa dipergunakan sebagai tarik tunai.

"Ngapain bikin e-KTP sampai uang triliunan. Jadi, di seluruh Indonesia kan punya BPD, semua orang jadi punya KTP, selesai," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Menurutnya, penggunaan BPD tidak akan disalahgunakan, sebab syarat bank dinilai ketat. Namun, jika dalam penerapan kebijakan itu masih ada ketakutan untuk disalahgunakan, maka dapat dibuat double dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Seperti diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi. Bahkan, untuk mencegah kerusakan, Kementerian Dalam Negeri sampai mengeluarkan edaran akan larangan tersebut.

Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada  11 April 2013 menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, distapler, dan diperlakukan buruk hingga merusak fisik kartu. Edaran tersebut ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk.

Sebagai pengganti fotokopi, cukup dicatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan. Chip di dalam e-KTP hanya dapat dibaca dengan menggunakan alat pembaca atau card reader yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga perbankan dan swasta.

Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non-elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku kembali.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisKurnia Sari Aziza
    EditorAna Shofiana Syatiri

    Terkini Lainnya

    Pemimpin Hamas Serukan Umat Islam Dunia Gelar Demo Setiap Jumat

    Pemimpin Hamas Serukan Umat Islam Dunia Gelar Demo Setiap Jumat

    Internasional
    KLHK Temukan 34 Nama Rumah Sakit dan Klinik dari Tumpukan Limbah Medis

    KLHK Temukan 34 Nama Rumah Sakit dan Klinik dari Tumpukan Limbah Medis

    Regional
    Gunung Agung Erupsi, Aktivitas Bantaran Sungai pun Mati

    Gunung Agung Erupsi, Aktivitas Bantaran Sungai pun Mati

    Nasional
    Petugas Kebersihan Bendungan Tercebur, Keberadaannya Masih Ditelusuri

    Petugas Kebersihan Bendungan Tercebur, Keberadaannya Masih Ditelusuri

    Regional
    Jawaban KPK Terkait Hilangnya Tiga Nama Politisi PDI-P di Dakwaan Novanto

    Jawaban KPK Terkait Hilangnya Tiga Nama Politisi PDI-P di Dakwaan Novanto

    Nasional
    65 Korban Banjir di Aceh Utara Masih Mengungsi

    65 Korban Banjir di Aceh Utara Masih Mengungsi

    Regional
    Mengintip Kehidupan Pengungsi yang Terdampak Erupsi Gunung Agung

    Mengintip Kehidupan Pengungsi yang Terdampak Erupsi Gunung Agung

    Nasional
    KPK Dalami Kontrak Jasa Konsultasi dan Pembayaran Komisi di Kasus Suap Dirut Garuda

    KPK Dalami Kontrak Jasa Konsultasi dan Pembayaran Komisi di Kasus Suap Dirut Garuda

    Nasional
    Kisah Pilu Fatima, Penderita Tumor Mata Ganas di Flores yang Hidup Sendiri

    Kisah Pilu Fatima, Penderita Tumor Mata Ganas di Flores yang Hidup Sendiri

    Regional
    Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

    Nurdin Abdullah dan Heru Pambudi Raih Bung Hatta Anti-Corruption Award

    Nasional
    Belgia Resmi Tutup Kasus Ekstradisi Pemimpin Tersingkir Catalonia

    Belgia Resmi Tutup Kasus Ekstradisi Pemimpin Tersingkir Catalonia

    Internasional
    Banding PKS Ditolak, Fahri Hamzah Tegaskan Posisinya Tak Bisa Diganggu

    Banding PKS Ditolak, Fahri Hamzah Tegaskan Posisinya Tak Bisa Diganggu

    Nasional
    Tak Lagi Tayangkan Video Rapat, Transparansi di Pemprov DKI Menurun

    Tak Lagi Tayangkan Video Rapat, Transparansi di Pemprov DKI Menurun

    Nasional
    Anies Tak Berkomentar soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

    Anies Tak Berkomentar soal Wacana Pemindahan Ibu Kota

    Megapolitan
    Tepis Isu SARA pada Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Disarankan Cari Pendamping dari Santri

    Tepis Isu SARA pada Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Disarankan Cari Pendamping dari Santri

    Regional

    Close Ads X
    Close [X]
    Radio Live Streaming
    Sonora FM • Motion FM • Smart FM