Jika MRT Beroperasi, Jokowi Tak Mau Listrik Jakarta Byarpet

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyadari sejumlah program yang akan dijalankan membutuhkan infrastruktur yang memadai. Salah satunya adalah daya listrik yang mampu menunjang operasional sejumlah program pembangunan.

Seusai melakukan pertemuan dengan beberapa petinggi PLN, Jokowi mengaku berinisiatif meminta PLN menambah daya maksimal listrik di DKI Jakarta dari 6.400 megawatt menjadi 10.000 megawatt per hari.

"Kita butuh sangat besar untuk mengantisipasi investasi yang masuk ke DKI, juga sarana dan prasarana yang sekarang kita kerjakan. MRT, monorel, kawasan ekonomi khusus Marunda," ujar Jokowi di Gedung Balaikota, Jakarta, Rabu (8/5/2013) pagi.

Jokowi mengatakan, untuk membangun Jakarta Baru seperti slogannya ketika kampanye dahulu, harus mengonsolidasikan semua aspek serta institusi seperti yang sekarang dilakukannya. Hal tersebut dibutuhkan agar program yang telah dijalankan saling mendukung satu dengan lainnya.

"Jangan nanti semua siap, MRT, monorel siap, propertinya tumbuh bagus, kawasan ekonomi khususnya ada, eh... listriknya enggak siap. Memang perlu konsolidasi total," lanjut Jokowi.

Dihubungi terpisah, Manajer Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jakarta-Tangerang, Paranai Suhasfan, mengaku, pihaknya siap menyambut permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta asalkan pihaknya mendapat izin dari Pemprov DKI untuk membangun gardu trafo listrik di DKI.

"Memang setiap tahun, beban daya listrik di DKI semakin meningkat. Apalagi dengan program gubernur, asal pemda ada izin kita bangun trafo di wilayah itu, bisa saja dipenuhi," ujarnya.