Dibilang Tak Tahu Aturan, Ini Jawaban Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku santai saat Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek yang menilainya arogan dan tidak mengerti aturan soal kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Basuki mengatakan bahwa sudah banyak pihak yang menyatakan dirinya sosok arogan.

"Sudah terlalu banyak yang bilang aku arogan. Okelah," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Ia pun membantah kalau tidak menyetujui penerbitan e-KTP. Menurutnya, dia hanya menginginkan pembuatan e-KTP dengan cara murah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing kota sehingga dapat menghemat anggaran yang ada.

Ia mencontohkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang juga dapat digunakan sebagai ATM. Melalui BPD, secara tidak langsung warga yang menjadi nasabah akan memiliki KTP tersebut. Hal tersebut justru akan menguntungkan warga karena dapat kartu bisa dipergunakan sebagai tarik tunai.

"Kan saya bilang secara pribadi. Saya setuju dengan e-KTP. Cuma bisa dilakukan dengan cara murah melalui BPD. Saya hanya ngomong itu saja," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sebelumnya, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga sekaligus juru bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyatakan, Basuki tidak mengerti aturan. Ditambah lagi pernyataan Basuki yang menyatakan menentang penerapan e-KTP sejak dirinya menjadi anggota Komisi II DPR RI. Begitu juga dengan pernyataan Basuki yang menuding Kemendagri hanya membuang uang triliunan rupiah untuk proyek e-KTP.