Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bagaimana Menelusuri Sumber Dana Teroris?

Kompas.com - 11/05/2013, 14:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penelusuran jaringan kelompok terorisme di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Densus 88. Penelusuran juga dilakukan dengan melacak aliran dana kelompok teroris melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lantas, bagaimana pola aliran dana kelompok teroris yang dideteksi PPATK? Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengungkapkan, untuk membongkar pendanaan kelompok teroris, biasanya PPATK menerima sejumlah nama yang diduga terkait dengan kelompok teroris.

"Nama-nama itu kami dapat dari Densus 88," ujar Agus di Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Selama ini, Agus mengaku, PPATK tidak bisa mendeteksi pergerakan aliran dana kelompok teroris. Sehingga, data dari Densus 88 bisa jadi titik tolak pemantauan terhadap pendanaan kelompok teroris.

Kelompok teroris, diakui Agus, memiliki karakteristik yang berbeda dalam aktivitas pergerakan dana yang dilakukannya.

"Biasanya kami bisa mendeteksi koruptor atau narkotika yang menarik atau setor tunai, atau membeli mobil-mobil mewah, tapi kalau kelompok teroris tidak begitu. Mereka cenderung mentransferkan dana dalam jumlah kecil," ucap Agus.

Ia mencontohkan ada seorang teroris yang catatan transaksi keuangannya sudah lama mati di bank tertentu. Tiba-tiba saja pada usia 20-an tahun, teroris itu menerima kembali aliran dana dari berbagai daerah di Indonesia dalam jumlah kecil.

"Padahal, kalau lihat riwayat transaksinya, dia selalu terima dari orang tuanya. Tiba-tiba pada usia 20-an tahun dia banyak menerima transferan. Jumlahnya kecil, dari ratusan ribu," ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus menuturkan, hal lain yang bisa mendeteksi keterlibatan oknum dengan kelompok teroris adalah pembelanjaan sejumlah bahan-bahan kimia. PPATK, lanjutnya, juga menelisik profil dari orang yang diduga teroris. Hasil analisis PPATK kemudian diserahkan kepada Densus 88 untuk kemudian ditindaklanjuti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com