Jokowi: Pengerukan Waduk Pluit Jalan Terus

JAKARTA, KOMPAS.com — Penolakan relokasi yang terus dilakukan warga sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, tidak menyurutkan langkah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan normalisasi. Apa pun yang dihadapi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan proyek penanggulangan banjir tersebut tetap berjalan.

"Tetap. Pengerukan waduknya tetap dilakukan sambil mencarikan solusi-solusi buat mereka," ujar Jokowi seusai hadir di pembukaan kejuaraan Bulu Tangkis Jakarta Open di Hall Bulu Tangkis Asia Afrika, Jakarta, Senin (13/5/2013) pagi.

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengatakan, kendala paling signifikan yang ditemui pihaknya di lapangan yakni terdapat banyak kelompok warga di sekitar Waduk Pluit yang melakukan penolakan relokasi tersebut. Terlebih, masing-masing kelompok memiliki tuntutan yang bebeda.

"Ada kelompok yang 1.200 kepala keluarga, ada yang hanya 200 kepala keluarga, ada yang hanya 50 kepala keluarga, banyak sekali dan mintanya juga macem-macem," lanjut Jokowi.

Jokowi mengaku kesulitan menghadapi tuntutan warga. Menurut Jokowi, perbedaan tersebut harus dilakukan pendekatan yang berbeda pula. Jokowi pun tidak bisa memastikan hingga kapan waktu yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi DKI demi mengakomodasi sejumlah tuntutan tersebut.

Soal permintaan ganti rugi oleh warga, untuk kesekian kali Jokowi menegaskan tidak ada anggaran untuk hal tersebut. Jokowi mengatakan, tanah yang ditempati warga merupakan tanah negara. Oleh sebab itu, relokasi warga ke rumah susun adalah solusi yang paling baik bagi warga.

"Itu tanah waduk. Itu dulu air, karena ada sedimen menjadi ada tanahnya, kemudian diduduki. Itu harusnya air, bukan buat rumah, jadi itu tanah negara," lanjut Jokowi.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 lalu di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar lantaran banyaknya permukiman warga sekitar.

Demi menyelesaikan masalah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, hanya sebagian yang bersedia pindah ke rumah susun tersebut. Oleh sebab itulah, Jokowi memutar otak bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tepat dan humanis.