Jokowi Jajaki Kemungkinan Pelayanan Satu Pintu - Kompas.com

Jokowi Jajaki Kemungkinan Pelayanan Satu Pintu

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 14/05/2013, 15:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana membentuk lembaga pelayanan terpadu satu pintu. Menurut dia, terdapat hal-hal yang menjadi hambatan pembentukan lembaga yang disebut-sebut mampu memangkas birokrasi itu.

"Di DKI Jakarta, saya mau mengerti dulu kesiapan perangkat seperti apa," ujarnya seusai bertemu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Mobal (BKPM) Chatib Basri di Balaikota Jakarta, Selasa (15/5/2013) siang.

Berdasarkan pengalaman saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Jokowi berhasil membangun pelayanan terpadu satu pintu selama empat bulan. Ia mengatakan, saat itu ia membentuk sebuah lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Sebelum siap bekerja, lembaga PTSP ini diverifikasi oleh DPRD.

Jokowi mengklaim sistem pelayanan terpadu satu pintu di Surakarta mampu memangkas waktu perizinan investasi dari delapan bulan hingga menjadi 26 hari saja. Hal itu tampak dalam pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau tanda daftar perusahaan (TDP). Kinerja lembaga tersebut juga terus dievaluasi untuk memaksimalkan layanan. "Kita survei, oh, misalnya, masih jelek di IMB, ya, diperbaiki. Kalau masih terlalu lama, copot orangnya," kata Jokowi.

Yang paling penting, sistem pelayanan terpadu satu pintu mampu menghilangkan pungutan liar yang sebelumnya terjadi di sela-sela perizinan. Atas segala manfaat positif tersebut, Jokowi berharap, pekan depan akan mulai membuat konsep tentang lembaga PTSP itu. Hingga kini, draf pembentukan lembaga itu masih berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Pelayanan terpadu satu pintu sebenarnya bukan barang baru di dunia investasi di Indonesia. Jakarta menjadi pencetus pembuatan lembaga PTSP pada 2007 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009.

Dengan pelayanan satu pintu itu, pembuatan izin usaha dapat berjalan cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, ada kepastian hukum, dan pelayanan profesional. Meski menjadi pionir, Jakarta justru disalip oleh daerah lain, misalnya Jawa Timur dan Surakarta. Ketidaksiapan lembaga dan kemauan politik pemimpin daerah disebut-sebut sebagai penyebab lembaga PTSP itu tak dilirik.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisFabian Januarius Kuwado
    EditorLaksono Hari W
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Kunjungan Deddy Mizwar Tak Mengubah Sikap Cabut Dukungan Gerindra 

    Kunjungan Deddy Mizwar Tak Mengubah Sikap Cabut Dukungan Gerindra 

    Regional
    Sandiaga: Atlet dan Pelatih DKI Akan Terima Honor Sebelum November

    Sandiaga: Atlet dan Pelatih DKI Akan Terima Honor Sebelum November

    Megapolitan
    Terobos ke Stasiun Radio, Seorang Pria Tusuk Penyiar di Rusia

    Terobos ke Stasiun Radio, Seorang Pria Tusuk Penyiar di Rusia

    Internasional
    Menteri Susi Puji Tradisi Sasi dalam Merawat Alam Maluku

    Menteri Susi Puji Tradisi Sasi dalam Merawat Alam Maluku

    Regional
    Dramatis, Tim SAR Evakuasi Pria Depresi yang Panjat Pohon Selama 10 Jam

    Dramatis, Tim SAR Evakuasi Pria Depresi yang Panjat Pohon Selama 10 Jam

    Regional
    Bupati Purwakarta dan Ulama Peringati Hari Santri di Bawah Guyuran Hujan

    Bupati Purwakarta dan Ulama Peringati Hari Santri di Bawah Guyuran Hujan

    Regional
    Dituntut 8 Tahun Penjara, Miryam Kecewa terhadap KPK

    Dituntut 8 Tahun Penjara, Miryam Kecewa terhadap KPK

    Nasional
    Penyelundupan Ponsel di Rutan Cilodong, Mulai dari Dalam Bra hingga Pembalut

    Penyelundupan Ponsel di Rutan Cilodong, Mulai dari Dalam Bra hingga Pembalut

    Megapolitan
    Jokowi: Kenapa Tidak Ada Fakultas Ekonomi Digital? Jurusannya Toko 'Online'

    Jokowi: Kenapa Tidak Ada Fakultas Ekonomi Digital? Jurusannya Toko "Online"

    Nasional
    Tak Mau Bebani APBD, Sandiaga Ingin Pembangunan dan Perawatan Stadion BMW Pakai Dana Swasta

    Tak Mau Bebani APBD, Sandiaga Ingin Pembangunan dan Perawatan Stadion BMW Pakai Dana Swasta

    Megapolitan
    'Sampai Kapan Kami Harus Beribadah di Dekat Toilet?'

    "Sampai Kapan Kami Harus Beribadah di Dekat Toilet?"

    Nasional
    Sandi Mengaku Belum Bahas Janji Lepas Saham Bir Milik Pemprov DKI

    Sandi Mengaku Belum Bahas Janji Lepas Saham Bir Milik Pemprov DKI

    Megapolitan
    Kapolri Perintahkan Jajarannya Lebih Perhatian pada Masalah Perempuan dan Anak

    Kapolri Perintahkan Jajarannya Lebih Perhatian pada Masalah Perempuan dan Anak

    Nasional
    Usai Bunuh Anaknya dengan Diduduki, Seorang Ibu Serahkan Diri ke Polisi

    Usai Bunuh Anaknya dengan Diduduki, Seorang Ibu Serahkan Diri ke Polisi

    Regional
    Jokowi Keceplosan Sebut Iriana Hobi Belanja 'Online'

    Jokowi Keceplosan Sebut Iriana Hobi Belanja "Online"

    Nasional

    Close Ads X
    Close [X]
    Radio Live Streaming
    Sonora FM • Motion FM • Smart FM