Sabtu, 25 Oktober 2014

News / Megapolitan

Basuki: Suruh Komnas HAM Jawab Pertanyaan Saya Dulu...

Kamis, 16 Mei 2013 | 07:28 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo oleh Komnas HAM untuk berdiskusi dengan warga bantaran Waduk Pluit. Menurut Basuki, banyak oknum yang mengaku sebagai warga dan memiliki banyak kepentingan terselubung dalam menduduki lahan negara tersebut.

"Makanya jangan bilang pakai gaya dia panggil-panggil. Lagi pula percuma, warga yang mana yang diajak diskusi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (15/5/2013). Pria yang akrab disapa Ahok itu kemudian menjelaskan kalau, saat peristiwa banjir besar menerjang Jakarta beberapa waktu lalu, Basuki telah mengevakuasi ribuan korban banjir. Namun, saat akan direlokasi ke tempat yang lebih aman, Basuki yang saat itu didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono dihadang oleh sekelompok orang yang terus memarahi warga yang ingin tinggal di rumah susun (rusun).

"Sampai kita mesti main kucing-kucingan untuk menyiapkan bus buat mereka yang mau ikut pindah karena, waktu pendaftaran rusun, mereka dimaki-maki. Apa itu enggak melanggar HAM? Jadi, kalau warga membangun rumah di tanah negara tanpa izin, dibongkar dan minta ganti rugi, ini negara mau jadi apa? Suruh Komnas HAM jawab pertanyaan saya dulu," tegas Basuki. Menurut dia, apabila Komnas HAM tidak bisa menjawab pertanyaannya tersebut, lebih baik Pemprov DKI tidak memenuhi undangan Komnas HAM untuk berdialog dengan warga bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Sementara itu, berdasarkan agenda resmi yang dirilis oleh Humas Pemprov DKI, Gubernur DKI Jokowi akan menghadiri pemanggilan pembahasan rencana penggusuran warga bantaran Waduk Pluit pada pukul 14.00 WIB di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta pada awal 2013 di daerah sekitar waduk.

Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menjadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga di tepiannya. Demi menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.


Penulis: Kurnia Sari Aziza
Editor : Palupi Annisa Auliani