Di Depan Mahasiswa, Jokowi Sindir Warga Pluit dan Fatmawati

JAKARTA, KOMPAS.com — Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Tarumanegara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menceritakan berbagai program unggulannya yang belum bisa dijalankan karena masih mendapat penolakan dari beberapa pihak. Seperti megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) layang yang ditentang segelintir warga Fatmawati.

"Untuk MRT saya minta maju selesai tahun 2017. Mereka yang menolak itu cuma 40-an orang dan yang setuju itu jutaan warga. Jadi, untuk apa saya pedulikan yang segelintir warga itu," kata Jokowi di Universitas Tarumanegara, Grogol, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2013).

Meski begitu, Jokowi berjanji akan terus berkomunikasi dan melakukan konsolidasi dengan warga Fatmawati untuk menemukan win-win solution. Menurut dia, kepentingan warga banyak jauh lebih penting dan mengatasi macet merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI yang harus segera terealisasi.

Selain itu, ia juga menyindir kasus yang sedang memanas beberapa pekan terakhir ini, yaitu konflik warga bantaran Waduk Pluit dan pemanggilan Komnas HAM. Jokowi menceritakan, kalau dahulu, Waduk Pluit memiliki luas sebesar 80 hektar dengan kedalaman 10 meter. Kini Waduk Pluit hanya seluas 60 hektar dengan kedalaman 1-3 meter karena telah diduduki oleh warga dengan bangunan ilegal.

Dengan keadaan itu, Pemprov DKI ingin menormalisasi Waduk Pluit agar banjir besar beberapa waktu lalu tidak lagi terjadi lagi di kawasan tersebut. Jokowi mengatakan, DKI telah memberikan segala fasilitas agar warga mau direlokasi, tetapi faktanya ia justru dipanggil oleh Komnas HAM karena dianggap melanggar HAM atas warga Waduk Pluit dengan langsung menaruh alat berat tanpa komunikasi terlebih dahulu.

"Disuruh relokasi malah dibilang melanggar HAM, HAM yang mana? Wong dipindah ke rusun, diberi tempat tidur, kompor, TV, tinggal masuk kok malah melanggar HAM," kata Jokowi yang langsung disambut dengan riuh tepuk tangan ratusan mahasiswa yang memadati aula Universitas Tarumanegara.

Oleh karena itu, Jokowi memohon dukungan agar program-program unggulan DKI dapat segera terealisasi. Semua program, kata dia, sudah dipikir dan dikaji sematang mungkin. Dia meyakini program-program tersebut dapat mengantisipasi permasalahan multikompleks di Jakarta, seperti banjir dan macet.

Mantan Wali Kota Surakarta itu juga mengimbau kepada para peserta kuliah umum untuk tidak terburu-buru dalam mengkritik dan menolak program-program unggulan DKI.