Mengapa Waduk Pluit Perlu Dinormalisasi ?

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara adalah keharusan.

Pemerintah ingin mengembalikan area waduk sebagai kawasan resapan air sehingga dapat mengurangi dampak banjir yang sering melanda Kota Jakarta.

Pengendali banjir Jakarta selama ini hanya mengandalkan saluran Kanal Barat yang dirintis Belanda.

Semula, Waduk Pluit seluas 80 hektar menjadi bagian dari sarana pengendali banjir kota. Namun, karena sedimentasi dan pendudukan area waduk untuk permukiman, kapasitas waduk berkurang drastis.

Saat ini, diperkirakan area waduk sekitar 50 hektar dengan kedalaman 1 meter sampai 3 meter.

"Perlu mengembalikan fungsi waduk agar dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga air dari arah selatan (hulu) dapat ditampung di waduk. Jika terus-menerus mengandalkan Kanal Barat, Jakarta akan selalu terancam banjir," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Rencana Pemprov DKI Jakarta tidak main-main. Pascabanjir Januari lalu, proyek normalisasi mulai dilakukan.

Pintu masuk air diperlebar, sampah dibersihkan, dan pengerahan alat berat berlangsung hampir setiap hari. Pemprov berhasil merelokasi 300 warga di sisi barat waduk.

Sebagian ditempatkan di rumah susun sewa yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, maupun di Jakarta Barat.

Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk proyek ini hampir Rp 1 triliun. Anggaran yang dimaksud untuk pembangunan sheet pile (dinding beton) sebesar Rp 190 miliar dan biaya pengerukan waduk dianggarkan Rp 800 miliar.

Sampai hari ini, Sabtu (18/5/2013), proses normalisasi terus berjalan.

Program ini menghadapi yang tidak gampang. Sebagian dari ribuan warga yang menempati area waduk menolak pindah.

Mereka sudah bertahun-tahun di sana dan tidak ingin kehilangan pekerjaan. Mereka meminta kepastian masa depan setelah pindah dari waduk.