Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Usung Jokowi Capres 2019

Kompas.com - 19/05/2013, 22:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai hasil survei menjadi kandidat calon presiden dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi. Hal ini pun membuat Partai Gerindra melirik sosok mantan Wali Kota Solo itu. Tak tanggung-tanggung, Partai Gerindra pun siap mengusung Jokowi menjadi capres pada Pemilihan Presiden 2019.

"Gerindra berencana akan mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2019, menggantikan Prabowo Subianto yang akan jadi capres Gerindra pada tahun 2014 nanti," ujar anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat saat dihubungi Minggu (19/5/2013).

Martin mengungkapkan, Pemilu 2014 bukanlah momentum yang tepat bagi Jokowi untuk maju sebagai capres. Saat ini, Jokowi, kata Martin, lebih baik melakukan kerjanya sebagai gubernur di Ibu Kota. Jika berhasil, Jokowi bisa menjadikannya sebagai modal pencalonan sebagai Presiden 2019.

"Keberhasilan Jokowi menjadi presiden yang akan datang sangat ditentukan waktu yang tepat kapan Jokowi akan dicalonkan sebagai capres. Kalau waktunya dicalonkan tidak tepat, akan merugikan Jokowi sendiri," ucap Martin.

Anggota Komisi III DPR itu berpendapat Jokowi masih perlu belajar mengenal karakteristik masyarakat Indonesia. PIlkada DKI Jakarta, lanjut Martin, masih tidak serumit perhelatan Pilpres.

"Jadi, Jokowi manfaatkan saja waktu 4,5 tahun ini untuk lebih banyak belajar kemajemukan Indonesia," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com