Basuki: Tak Mau Pindah dan Minta Lahan, Berarti Mafia!

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa warga bantaran baik waduk maupun sungai harus segera direlokasi ke rumah susun (rusun) untuk mempercepat proses normalisasi. Apabila warga ngotot tidak ingin direlokasi, maka warga itu adalah mafia atau developer yang mencari untung di lahan negara tersebut.

"Kalau anda tetap ngotot tidak mau pindah dan ngotot minta pembagian lahan, berarti anda adalah bagian dari mafia lahan yang mau mendapatkan keuntungan dari menguasai lahan orang," kata Basuki di Monas, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Apabila banyak yang berpikir seperti itu, maka sepuluh tahun ke depan, kata dia, semua orang akan berpikir sama untuk menjadi mafia. Basuki pun menjelaskan ciri-ciri warga yang telah menjadi mafia. Mereka adalah yang menduduki lahan bukan kepemilikannya. Kemudian, apabila diancam dan dilaporkan polisi, ia akan menuduh hal tersebut sebagai tindakan intimidasi.

"Ini bagaimana caranya? Asal bagi saya uang, saya baru mau pergi. Itu namanya preman dan kamu meres," tegas Basuki.

Oleh karena itu, Pemprov DKI telah menyiapkan rusun bagi warga kurang mampu yang harus direlokasi. Apabila warga masih tidak mampu membiayai anaknya sekolah, maka Basuki menjamin DKI akan menyekolahkan anak-anak mereka. Kemudian, jika warga ada masalah kesehatan, Basuki menjamin warga itu akan mendapatkan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Apabila warga ingin berusaha, maka warga akan diberikan usaha dagang dengan pasar yang disediakan di dalam rusun terpadu itu.

"Makanya Pak Gubernur mengatakan, normalisasi sungai dan waduk akan selesai dua tahun. Kenapa dua tahun? Karena kita butuh waktu membangun rusun," kata Basuki. Pemprov DKI Jakarta memberi tenggat selama dua bulan untuk mengosongkan lahan di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektar menyusut jadi 60 hektar akibat banyaknya permukiman warga sekitar. Untuk menyelesaikan masalah itu, Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, tak semua warga Waduk Pluit bersedia pindah ke rumah susun tersebut.