Untuk Integrasi Moda Transportasi, Pemprov Cukup Miliki Separuh Saham Pengelola KRL

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai untuk mempermudah integrasi transportasi antarmoda di Jabodetabek, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu mengambil alih pengelolaan KRL Jabodetabek. Tetapi yang diperlukan Pemprov adalah menguasai setengah saham milik PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) selaku operator layanan KRL Jabodetabek.

"Pemprov DKI perlu pengalaman banyak dalam pengelolaan KA. Jadi tidak perlu ambil alih, lebih baik Pemprov punya setengah saham di KCJ saja," kata Danang di Jakarta, Selasa (21/5/2013). Dia menjelaskan dengan pembelian setengah saham oleh Pemprov DKI Jakarta maka status layanan KRL Jabodetabek menjadi milik bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi kepemilikannya tidak hanya satu pihak, KAI saja atau Pemda saja. Selain itu tidak ada persoalan lagi ini milik pusat atau daerah, tapi dua-duanya saling memiliki," jelas Danang. KRL Jabodetabek sejauh ini merupakan satu-satunya moda transportasi perkotaan berbasis rel yang ada di Jabodetabek. Tidak dapat dipungkiri, keberadaan KRL turut menekan jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta dari kota-kota satelit Jakarta di setiap harinya, terutama di hari kerja.

Wacana pengambilalihan KRL dari PT KAI kepada Pemprov terlontar dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan pada diskusi "Pembenahan Perkeretaapian di Jakarta", Sabtu (4/5/2013). Dengan pengambilalihan itu, diharapkan KRL bisa lebih mudah diintegrasikan, terutama menyangkut tiket, dengan moda transportasi lain seperti bus transjakarta ataupun kopaja AC.