Interpelasi ke Jokowi Tak Didukung Ketua Fraksi Demokrat - Kompas.com

Interpelasi ke Jokowi Tak Didukung Ketua Fraksi Demokrat

Kurnia Sari Aziza
Kompas.com - 24/05/2013, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana hak interpelasi Joko Widodo tampaknya belum mendapatkan dukungan penuh dari penghuni gedung DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Johny Wenas Polii malah bingung, apalagi yang hendak ditanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kalau bagi saya, kemarin Komisi E sudah memanggil Dinas Kesehatan DKI dan 16 rumah sakit (RS) yang katanya mengundurkan diri sudah diselesaikan. Terus apa lagi yang mau ditanyakan ke Gubernur," kata Johny saat dihubungi wartawan, di Balaikota Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Walaupun penggagas interpelasi adalah anggota Fraksi Partai Demokrat, yaitu Taufiqurrahman, Johny mengaku tidak mengetahuinya. Menurut dia, hak interpelasi merupakan hak tiap anggota DPRD DKI dan semua anggota memiliki hak bertanya kepada eksekutif, dalam hal ini adalah Gubernur.

"Ya, hak interpelasi itu hak perorangan, terus kenapa saya mesti ikut-ikutan? Kalau saya sih, enggak perlu mengajukan hak interpelasi," kata Johny.

Menurut dia, permasalahan 16 RS yang mundur karena KJS telah diselesaikan oleh Komisi E. Dari mediasi tersebut, 14 RS batal untuk mundur dari program KJS. Sementara dua RS lainnya, yaitu RS Thamrin dan RS Admira, masih akan mengevaluasi lebih lanjut terkait program KJS dan pembayaran klaim tagihan melalui sistem INA CBG's (Indonesia Case Base Groups).

"Kalau komisi sudah menyelesaikan, terus mengajukan hak interpelasi nanti justru terjadi tumpah tindih. Itu namanya tumpang tindih dan buat apa begitu?" cetus Johny.

Hingga saat ini, jumlah anggota dewan yang setuju menjalankan hak interpelasi kepada eksekutif sudah mencapai 32 orang dari total anggota DPRD DKI sebanyak 94 orang. Setelah jumlahnya mencukupi untuk menjalankan hak interpelasi, berkas tanda tangan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan dewan.

Hak interpelasi diajukan dewan untuk menanyakan program KJS yang tidak dikelola secara profesional dan mengakibatkan banyak rumah sakit yang mengeluh mengalami kerugian akibat membeludaknya pasien. Hal itu juga berimbas pada tagihan pembayaran program KJS dari rumah sakit yang sangat tinggi.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisKurnia Sari Aziza
    EditorAna Shofiana Syatiri

    Terkini Lainnya

    Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan 'Feeder' Lewati Jalan Ini

    Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan "Feeder" Lewati Jalan Ini

    Megapolitan
    Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

    Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

    Regional
    Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

    Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

    Megapolitan
    Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

    Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

    Nasional
    Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

    Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

    Nasional
    Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

    Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

    Regional
    Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

    Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

    Megapolitan
    Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

    Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

    Regional
    Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

    Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

    Regional
    Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

    Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

    Internasional
    Soal Pilpres, Zulkifli Hasan Tak Bermimpi Jadi Capres atau Cawapres

    Soal Pilpres, Zulkifli Hasan Tak Bermimpi Jadi Capres atau Cawapres

    Nasional
    Setelah di SPMN 13, PDAM Kota Tangerang Akan Pasang Keran Air Siap Minum di Sekolah Lain

    Setelah di SPMN 13, PDAM Kota Tangerang Akan Pasang Keran Air Siap Minum di Sekolah Lain

    Megapolitan
    Hadapi Kekeringan, Ganjar Minta Masyarakat Menabung Air

    Hadapi Kekeringan, Ganjar Minta Masyarakat Menabung Air

    Regional
    Pemuda Memerkosa Murid SMP dengan Iming-iming Sepatu Baru

    Pemuda Memerkosa Murid SMP dengan Iming-iming Sepatu Baru

    Megapolitan
    Pemerintah Dukung Segala Upaya Penguatan KPK

    Pemerintah Dukung Segala Upaya Penguatan KPK

    Nasional