Interpelasi ke Jokowi Tak Didukung Ketua Fraksi Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana hak interpelasi Joko Widodo tampaknya belum mendapatkan dukungan penuh dari penghuni gedung DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Johny Wenas Polii malah bingung, apalagi yang hendak ditanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta terkait Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kalau bagi saya, kemarin Komisi E sudah memanggil Dinas Kesehatan DKI dan 16 rumah sakit (RS) yang katanya mengundurkan diri sudah diselesaikan. Terus apa lagi yang mau ditanyakan ke Gubernur," kata Johny saat dihubungi wartawan, di Balaikota Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Walaupun penggagas interpelasi adalah anggota Fraksi Partai Demokrat, yaitu Taufiqurrahman, Johny mengaku tidak mengetahuinya. Menurut dia, hak interpelasi merupakan hak tiap anggota DPRD DKI dan semua anggota memiliki hak bertanya kepada eksekutif, dalam hal ini adalah Gubernur.

"Ya, hak interpelasi itu hak perorangan, terus kenapa saya mesti ikut-ikutan? Kalau saya sih, enggak perlu mengajukan hak interpelasi," kata Johny.

Menurut dia, permasalahan 16 RS yang mundur karena KJS telah diselesaikan oleh Komisi E. Dari mediasi tersebut, 14 RS batal untuk mundur dari program KJS. Sementara dua RS lainnya, yaitu RS Thamrin dan RS Admira, masih akan mengevaluasi lebih lanjut terkait program KJS dan pembayaran klaim tagihan melalui sistem INA CBG's (Indonesia Case Base Groups).

"Kalau komisi sudah menyelesaikan, terus mengajukan hak interpelasi nanti justru terjadi tumpah tindih. Itu namanya tumpang tindih dan buat apa begitu?" cetus Johny.

Hingga saat ini, jumlah anggota dewan yang setuju menjalankan hak interpelasi kepada eksekutif sudah mencapai 32 orang dari total anggota DPRD DKI sebanyak 94 orang. Setelah jumlahnya mencukupi untuk menjalankan hak interpelasi, berkas tanda tangan tersebut akan diserahkan kepada pimpinan dewan.

Hak interpelasi diajukan dewan untuk menanyakan program KJS yang tidak dikelola secara profesional dan mengakibatkan banyak rumah sakit yang mengeluh mengalami kerugian akibat membeludaknya pasien. Hal itu juga berimbas pada tagihan pembayaran program KJS dari rumah sakit yang sangat tinggi.