Ashraf Ali Tak Tahu "Dalang" Interpelasi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ashraf Ali, anggota DPRD DKI Komisi E Fraksi Partai Golkar, mengaku bukan pencetus interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ashraf mengaku tak tahu siapa yang pertama kali menggulirkan wacana tersebut.

"Pengumpulan tanda tangan, tapi saya nggak tahu sumbernya. Saya sendiri tak tanda tangan," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (25/5/2013).

Ashraf mengaku justru ia yang memberi tahu kepada publik melalui sejumlah media masa bahwa ada pengumpulan tanda tangan oleh rekannya untuk mengajukan interpelasi kepada Gubernur. Menurut Ashraf, hak interpelasi merupakan hak personal yang dimiliki anggota DPRD dan tidak memiliki keterkaitan dengan fraksi DPRD.

Fraksi Partai Golkar, lanjut Ashraf, tidak setuju atas wacana interpelasi terhadap Jokowi. "Fraksi Golkar tidak setuju karena nggak terlibat karena memang bukan urusan fraksi. Interpelasi ini urusan anggota masing-masing," lanjut Ashraf.

Lebih jauh, Ashraf menjelaskan, hak interpelasi anggota DPRD terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah tidak lagi berguna. Pasalnya, masalah tersebut telah ditangani oleh anggota Komisi E DPRD. Oleh sebab itu, Ashraf mengaku akan berkomunikasi agar hak interpelasi dibatalkan.

Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Di antara topik pembahasan, ada soal 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayaran.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.