Interpelasi Muncul karena Jokowi Dianggap Mengancam?

JAKARTA, KOMPAS.com —Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai rencana interpelasi yang digulirkan oleh DPRD DKI untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan hal yang terlalu mengada-ada. Boni menuding, ada pihak yang sengaja menggulirkan rencana interpelasi untuk menggerus kepopuleran mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

"Harus dipahami, ide (interpelasi) ini kurang ajar, ide yang terlalu kerdil dan mengada-ada," kata Boni, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2013).

Boni menjelaskan, alasan menggerus kepopuleran Jokowi sangat mungkin dilakukan pihak tertentu yang merasa terancam secara politik. Pasalnya, merujuk dari berbagai hasil survei, Jokowi dianggapnya sosok calon presiden yang paling potensial di Pemilihan Presiden 2014.

Bahkan lebih jauh, Jokowi, menurut Boni, akan memenangi Pilpres 2014 tanpa perlu kampanye apabila yang bersangkutan bersedia mencalonkan diri. Saat ini popularitas Jokowi dianggap berada di atas semua sosok calon presiden.

"Konteks ini yang menurut banyak elite politik merasa terganggu dengan Jokowi. Ide interpelasi DPRD lebih kental politisnya. Ini ada kelompok yang bermain di balik layar dan menginginkan Jokowi tak maju (sebagai capres) di 2014," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan menggunakan hak interpelasinya. Hak interpelasi digunakan sebagai hak tanya legislatif kepada eksekutif. Namun kemudian, sejumlah Anggota DPRD mengartikan interpelasi sebagai langkah untuk mencopot Jokowi sebagai pemmimpin Jakarta.

Sedikitnya 30 Anggota DPRD telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pernyataan sikapnya menggunakan hak interpelasi. Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, sebenarnya peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan.