Warga Belum Terima Sosialisasi Normalisasi Waduk Riario

JAKARTA, KOMPAS.com — Warga yang tinggal di sekitar Waduk Riario, Pulomas, Jakarta Timur, belum mendapatkan sosialisasi terkait rencana normalisasi Waduk Riario yang sempat disinggung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tahun lalu.

"Pak RW memang sudah dua kali rapat soal itu di Kantor Kecamatan Pulogadung, tapi belum ada sosialisasi apa pun ke warga, mungkin memang rapatnya belum tuntas," kata Muchlis selaku Wakil Kepala RW 15 saat ditemui Kompas.com di Kantor RW 15 Pulomas, Jakarta Timur, Minggu (26/5/2013) siang.

Kepala RW 15 Kelurahan Pulomas belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai rencana naturalisasi Waduk Riario ini. "Ini sebenarnya bukan kewenangan saya untuk menjawab karena yang ikut rapat langsung kan Pak RW. Tapi setahu saya memang benar ada rencana itu, meski belum tahu kapan," kata Muchlis.

Muchlis mengatakan, kawasan permukiman warga yang memang berada dekat dengan Waduk Riario melingkupi dua wilayah RT, yakni RT 06 dan 07. Menurut Muchlis, jika memang sudah pasti akan dilakukan normalisasi Waduk Riario, sebaiknya cepat disosialisasikan dan dibicarakan dengan warga setempat.

"Sekarang warga RT 06 masih membangun rumah dengan biaya masing-masing. Sayang, kan, kalau baru dibangun terus digusur," kata Muchlis. Ia menuturkan, pada sekitar bulan Maret lalu, permukiman di RT 06 pernah terbakar dan menghanguskan lebih dari 300 rumah.

Waduk Riario akan dikembalikan fungsinya sebagai tempat penampungan air. Tidak hanya itu, area waduk tersebut dimanfaatkan untuk taman dan hutan kota. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Widyo Wiyono Budi mengatakan, pembebasan lahan di sekitar waduk diserahkan ke pihak ketiga, yaitu badan usaha milik daerah. Pihak ketiga akan membeli tanah dan rumah di sekitar waduk, lalu Pemprov DKI Jakarta akan mengganti biaya pembebasan lahan itu.

"Kasusnya beda dengan yang ada di Waduk Pluit. Di sini (Pulomas) pemerintah membeli lahan yang memang milik warga secara sah. Mereka bukan menduduki lahan negara," katanya.

Menurut Widyo, waduk tersebut seluas 25 hektar, selama ini berfungsi sebagai tempat penampungan air. Perbaikan kawasan waduk bagian dari upaya Pemprov DKI mengurangi potensi banjir yang terjadi sepanjang tahun.