Heboh Interpelasi, Jokowi Belum Dapat Undangan dari DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum mendapatkan undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait hak interpelasi atau hak untuk bertanya program KJS (Kartu Jakarta Sehat).

"Ndak, ndak ada undangan," ujarnya di Gedung Balaikota, Jakarta, Senin (27/5/2013) pagi.

DPRD DKI berencana menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengundang Gubernur DKI atau Wakil Gubernur DKI untuk menanyakan permasalahan program KJS. Rapat dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB di ruang rapat DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.

Meski belum mendapat undangan resmi, mantan Wali Kota Surakarta itu mengakui, pihaknya perlu memberikan penjelasan program KJS kepada DPRD, terutama sistem pembayaran Indonesia Case Base Group (INA -CBG's) melalui PT Askes, yang dipermasalahkan oleh DPRD.

"Yang belum tahu INA-CBG's apa, ya dijelaskan. Ada yang belum tahu tentang kenapa 16 rumah sakit kemarin ada keinginan mundur dari KJS. Meskipun enggak jadi, kita jelasin juga," ujarnya.

Jokowi mengatakan tidak masalah dengan wacana interpelasi yang digulirkan oleh DPRD. Ia berjanji akan menjelaskan secara transparan.

Sebelumnya, wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS. Hal yang akan ditanyakan adalah soal 16 rumah sakit swasta yang keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayarannya. 

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Ashraf Ali mengklaim, ada 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut. 

Ikuti berita terkait dalam topik:
DPRD DKI VS Jokowi