Interpelasi Bukan untuk Jatuhkan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Interpelasi yang diajukan anggota DPRD DKI Jakarta bukan untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Interpelasi dilakukan untuk meminta penjelasan terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang selama ini dinilai masih belum sempurna. Interpelasi juga dilakukan untuk memperbaiki sistem pembayaran program KJS.

"Sama sekali tidak. Kami tidak ingin menjatuhkan Joko Widodo. Dia kan pilihan rakyat, mana mungkin kami mau menjatuhkan. Hak interpelasi itu kami sampaikan untuk menanyakan program KJS yang belum bagus pelaksanaannya," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Nawawi, Senin (27/5/2013) di Jakarta.

Salah satu butir persoalan yang akan ditanyakan kepada Pemprov DKI Jakarta adalah keterlibatan PT Asuransi Kesehatan (Askes) dalam mengelola program KJS. Menurut Nawawi, dewan belum pernah diajak bicara soal keterlibatan PT Askes.

Nawawi menyatakan prihatin setelah PT Askes terlibat dengan menggunakan acuan tarif pelayanan kesehatan Ina CBG'S muncul sejumlah persoalan. Persoalan yang dimaksud di antaranya sejumlah rumah sakit keberatan karena tarif tersebut terlalu kecil dari kebutuhan sebenarnya.

"Kalau anggaran DKI Jakarta terbatas, boleh saja kita mengacu ke ketentuan tarif itu. Tetapi, Jakarta punya anggaran yang cukup. Buat apa mengacu pada tarif itu. Selama untuk kepentingan rakyat, kami akan dukung. Tetapi, sebaiknya eksekutif perlu menjelaskan hal-hal di atas," katanya.

Menurut Nawawi, hak interpelasi itu benar-benar akan digunakan jika sejumlah persoalan terkait program KJS belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

Sebanyak 32 anggota DPRD mengajukan hak interpelasi terkait proram KJS. Sampai Senin pagi, permohonan interpelasi itu belum dibahas di tingkat pimpinan DPRD.