Jokowi: Enggak Usah Pakai Interpelasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo heran mengapa anggota DPRD DKI Jakarta harus menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan permasalahan yang terjadi dalam program Kartu Jakarta Sehat. Menurutnya, secara terbuka ia akan menjelaskan jika ada hal yang dianggap menjadi permasalahan.

"Kita ini tiap hari diajak bicara juga mau, enggak usah pakai interpelasi-interpelasi," ujar Jokowi di Gedung Balaikota, Senin (27/5/2013) sore.

Menurut Jokowi, jika program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dianggap bermasalah oleh DPRD, seharusnya pendekatan yang dilakukan adalah komunikasi terlebih dahulu. Mantan Wali Kota Surakarta tersebut berharap agar anggota DPRD bisa duduk bersama menyelesaikan masalah itu.

"DPRD itu dibutuhkan rakyat. Kalau dibutuhkan, program yang belum sempurna ya dikoreksi bareng-bareng, bukan interpelasi," ujarnya.

Meski demikian, Jokowi menghormati rencana pengajuan hak interpelasi yang ditempuh DPRD. Menurutnya, hal tersebut adalah salah satu hak dari parlemen. Jokowi berjanji akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada DPRD DKI terkait KJS.

Wacana pengajuan hak interpelasi muncul dalam rapat dengar pendapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, Kamis (23/5/2013). Rapat tersebut membahas masalah dalam pelaksanaan KJS, terutama tentang 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan keberatan melaksanakan KJS karena sistem pembayarannya berubah.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengklaim telah ada 32 anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani rencana penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait masalah tersebut.