Rabu, 30 Juli 2014

News / Megapolitan

Hak Interpelasi

Jokowi: KJS Masalah Kecil, Jangan Dibesarkan dengan Interpelasi

Selasa, 28 Mei 2013 | 13:29 WIB

Berita terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo berpendapat bahwa DPRD DKI Jakarta tak perlu mengusulkan hak interpelasi tentang persoalan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Menurut Jokowi, penjelasan tentang KJS tak perlu dilakukan melalui mekanisme interpelasi.

"Kalau ada masalah kecil-kecil kayak gini, ya, enggak usah digede-gedeinlah, sampai pakai interpelasi. Apaan itu?" ujar Jokowi di sela-sela pembagian KJS di Puskesmas Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa (28/5/2013) pagi.

Jokowi tidak sependapat dengan DPRD yang meminta ada evaluasi ulang atau menarik keterlibatan PT Askes dalam sistem pembayaran KJS. Menurut Jokowi, keterlibatan PT Askes justru merupakan kemajuan di dalam program KJS itu.

"Kami ingin memperbaiki sistem. PT Askes ini mendampingi kami memperbaiki sistem, masa kami mau mundur lagi ke belakang," kata Jokowi.

Jokowi menyebutkan, hari ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagikan 1.733.991 lembar KJS di Jakarta. Jumlah tersebut terdiri dari 339.333 KJS di Jakarta Pusat, 105.715 KJS di Jakarta Utara, 435.979 KJS di Jakarta Barat, 337.449 KJS di Jakarta Selatan, 502.500 KJS di Jakarta Timur, dan 12.165 KJS di aerah Kepulauan Seribu.

Mengenai jumlah pasien KJS yang membeludak, Jokowi menilai hal itu bukan suatu masalah besar. Menurut Jokowi, kondisi itu adalah salah satu bentuk antusiasme warga terhadap akses pelayanan kesehatan yang kian mudah. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perbaikan sejumlah fasilitas.


Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor : Laksono Hari W