Bagikan KJS, Jokowi Dituding Pencitraan oleh Taufiq

JAKARTA, KOMPAS.com — Kartu Jakarta Sehat (KJS) kembali dibagikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu. Anggota Komisi A DPRD DKI Taufiqurrahman menuding Jokowi melakukan pencitraan.

"Seharusnya tidak Gubernur secara langsung yang membagikan KJS. Itu kan sebagai politisasi, sebagai pencitraan," ujar Taufiqurrahman saat dihubungi wartawan, Rabu (29/5/2013) siang.

Menurut Taufiqurrahman, pembagian KJS harus dibagikan oleh pihak puskesmas, RT atau RW. Hal ini karena pihak itulah yang bersentuhan secara langsung dengan warga miskin DKI peserta KJS.

Jokowi, lanjut Taufiqurrahman, tak seharusnya turun langsung membagikan KJS ke masyarakat. Menurutnya, gubernur seharusnya membenahkan permasalahan mundurnya 16 rumah sakit swasta di program KJS tersebut.

"Saya enggak tahu maksudnya dia itu apa. Yang harusnya dia lakukan bagaimana melobi dokter, kesejahteraan perawat, dan agar rumah sakit itu tidak keluar dari program KJS," ujar Taufiq.

Selasa lalu, Jokowi membagikan 1.733.991 KJS. Jumlah itu terdiri dari 339.333 di Jakarta Pusat, 105.715 di Jakarta Utara, 435.979 di Jakarta Barat, 337.449 di Jakarta Selatan, 502.500 di Jakarta Timur, dan 12.165 di Kepulauan Seribu.

Selain itu, Jokowi meninjau tiga lokasi pembagian, yakni Puskesmas Kecamatan Koja, Kecamatan Pasar Rebo, dan Kecamatan Kalideres. Kedatangan sang gubernur ditanggapi positif oleh warga. Hal tersebut dilihat dari antusiasme warga yang ada.