Swasta, Jangan Keruk Untung dari PRJ!

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ atau Jakarta Fair). Menurut Sanusi, kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Jakarta International Expo menggelar tidak seimbang.

"Memang harus begitu (evaluasi), supaya swasta jangan semau-maunya," kata Sanusi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/6/2013).

Anggota Komisi D DPRD DKI ini mengatakan, kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI di JI Expo hanya di bawah 10 persen. Akibatnya, kata Sanusi, pihak swasta semena-mena membuat aturan main sehingga mampu mengeruk keuntungan besar di balik pergelaran PRJ. Hal ini termasuk pembagian dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Bagi Sanusi, pembagian laba yang tidak seimbang itu sangat merugikan Jakarta. Ia pun mengusulkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menggelar PRJ di lokasi lain sehingga Pemprov bisa memperoleh pendapatan yang maksimal.

"Dia (JI Expo) boleh bikin pameran, tetapi tidak boleh pake nama PRJ. Saham kita kecil akhirnya tidak dihargai. Sebaiknya Jokowi cari lahan lain," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi ingin mengembalikan acara PRJ pada tujuan semula, yakni ajang mempromosikan usaha mikro yang berbasis pada budaya.