Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rahmawati Ragukan Kemampuan Jokowi Jadi Capres

Kompas.com - 06/06/2013, 22:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Bagi Rahmawati Soekarnoputri, calon presiden (capres) 2014 tak harus tua karena anak muda pun jadi. Persoalannya, seorang capres tak cukup hanya menonjol karena performanya, tetapi juga harus kuat pemikirannya.

Saat ditemui di sela-sela peringatan ulang tahun Bung Karno di rumahnya, Jakarta, Kamis (6/6/2013), Rahmawati mengaku belum memberikan penilaian karena nama-nama yang sekarang muncul belum memberi visi misi.

"Saya tidak menekankan tua apa mudanya. Tetapi, performa, pemikiran diperlukan. Kalau dikatakan tua, tidak jelas orientasinya dan disorientasi membawa bangsa ini enggak jelas ke mana, percuma dong," tuturnya. Menurut Rahmawati, capres lebih baik yang muda, militan, progresif, dan memiliki pemikiran revolusioner.

Namun, tidak lantas Rahmawati langsung setuju dengan munculnya Joko Widodo (Jokowi) yang digadang bakal maju sebagai capres. "Dengan segala hormat, Pak Jokowi kan memang populer. Untuk menilai apakah dia akan membawa pikiran-pikiran besar untuk kemajuan ke depan, itu tidak gampang," papar Rahmawati.

"Sekarang kan Pak Jokowi memimpin DKI. Tapi, memimpin negara tidak seperti memimpin Jakarta, sangat kompleks. Kompleksitasnya besar sekali memimpin negara," ujarnya.

Sementara ketika ditanya soal kans keponakannya, Puan Maharani, menjadi capres, Rahmawati menjawab diplomatis. "Kalau boleh, saya pribadi berkomentar Puan masih belum mature," katanya. (Yogi Gustaman/Tribunnews)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com